Pemkot Pangkalpinang Raih Predikat AA Indeks Reformasi Hukum 2025, Saparudin: Motivasi Tingkatkan Pelayanan Hukum
INTRIK.ID, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan dengan meraih predikat AA dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, kepada Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin dalam acara yang berlangsung di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (2/6/2026).
Penyerahan penghargaan turut disaksikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Predikat AA merupakan kategori tertinggi dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum yang menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Space Iklan/0853-1197-2121
Dalam sambutannya, Prof. Saparudin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Kementerian Hukum Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Menurutnya, salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian tersebut adalah keaktifan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang selama ini memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia atas penghargaan dan penilaian yang diberikan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang. Salah satu yang dinilai adalah keaktifan Posbankum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Saparudin.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang mudah diakses masyarakat.
Space Iklan/0853-1197-2121
“Penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan hukum. Harapannya masyarakat dapat memperoleh pelayanan terbaik, cepat, mudah, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut, Saparudin mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang juga akan memperkuat pemahaman hukum hingga tingkat lingkungan masyarakat melalui program pembekalan bagi Ketua RT dan RW yang baru.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Pangkalpinang berencana menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai narasumber.
“Nantinya kami akan mengadakan pembekalan bagi RT dan RW yang baru. Kami berharap Bapak Kakanwil Kemenkum dapat menjadi pemateri dengan membahas berbagai persoalan dan kasus yang pernah terjadi di Pangkalpinang agar menjadi bahan pembelajaran bersama dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berhasil memperoleh predikat AA dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, memperkuat regulasi daerah, serta menghadirkan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.
Dengan penghargaan ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas reformasi hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
“Predikat AA ini bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga menjadi bukti bahwa reformasi hukum di Pangkalpinang berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Johan.
Mungkin Suka Ini juga:
