Pertumbuhan Ekonomi di Bangka Tengah Melesat, Tapi Angka Kemiskinan Capai 13.710 Jiwa
INTRIK.ID, BANGKA TENGAH– Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi yang melesat hingga 6,6 persen pada 2025, Kabupaten Bangka Tengah justru menghadapi kenyataan pahit yang mana angka kemiskinan meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan signifikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Bangka Tengah pada 2025 mencapai 13.710 jiwa atau 6,70 persen dari total penduduk. Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah daerah yang hanya 4,83 persen.
Fenomena ini memunculkan paradoks pembangunan ekonomi tumbuh, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak ikut terdongkrak.
Kepala BPS Bangka Tengah, I Ketut Mertayasa, bahkan menyebut kondisi ini sebagai anomali ekonomi.
Space Iklan/0853-1197-2121
Baca juga:
“Ada anomali, pertumbuhan ekonomi meningkat namun tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan,” ujarnya di Koba, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang sektor-sektor seperti pertambangan dan industri yang tidak sepenuhnya menyerap tenaga kerja lokal secara luas, sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat kecil.
BPS menegaskan bahwa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan tidak otomatis mencerminkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Baca juga:
Kemiskinan dihitung dari daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, bukan sekadar aktivitas ekonomi.
Space Iklan/0853-1197-2121
Artinya, meski aktivitas ekonomi meningkat, jika distribusinya timpang, maka kemiskinan tetap tinggi.
Selain itu, tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok ikut memperlemah daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan di pedesaan.
Sementara itu, Pemkab Bangka Tengah menyebut bahwa peningkatan angka kemiskinan menjadi perhatian serius dan membutuhkan kerja lintas sektor.
“Berdasarkan data BPS tahun 2025, tingkat kemiskinan 6,70 persen atau 13.710 jiwa. Ini menjadi fokus utama percepatan penanganan,” ujar Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman.
Bupati Bangka Tengah juga menekankan pentingnya intervensi berbasis data, termasuk validasi penerima bantuan dan penguatan program ekonomi masyarakat.
Disisi lain, desakan DPRD Bangka Tengah juga menyoroti Program yang dianggap Sekadar Seremonial.
DPRD Bangka Tengah mulai mempertanyakan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang selama ini berjalan. Ketua DPRD Bangka Tengah Batianua menilai, berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi belum menyentuh akar persoalan.
“Yang dibutuhkan bukan hanya program, tapi keberpihakan anggaran yang nyata dan tepat sasaran. Jangan sampai program hanya bersifat seremonial,” tegasnya.
Hal ini jika tidak segera dibenahi, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang sosial di masyarakat. Hal ini juga menjadi Alarm Keras bagi Pemerintah Daerah.
Akibat kenaikan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi tinggi adalah alarm keras bagi pemerintah daerah.
Tanpa kebijakan yang lebih tajam, tepat sasaran, dan berpihak pada masyarakat miskin, pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi angka statistik tanpa makna bagi rakyat kecil.
Mungkin Suka Ini juga:
