Ribuan Warga Belum Bekerja, Program Ketenagakerjaan Bateng Dipertaruhkan
INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Angka 4.749 pengangguran di Kabupaten Bangka Tengah menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Di tengah berbagai program pelatihan dan job fair, persoalannya bukan lagi sekadar membuka kegiatan, tetapi bagaimana memastikan program tersebut benar-benar berujung pada terserapnya tenaga kerja.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bangka Tengah pada 2025 mencapai 4,2 persen. Dari 112.827 orang angkatan kerja, sebanyak 108.078 orang tercatat sudah bekerja.
Artinya, masih ada ribuan warga yang berada di luar pasar kerja. Angka ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah yang tidak cukup dijawab hanya dengan pelatihan atau kegiatan job fair.
Kepala DPMPTK Bangka Tengah, Risaldi, mengakui angka tersebut masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
Space Iklan/0853-1197-2121
“Data BPS 2025 menunjukkan masih ada 4.749 saudara kita yang belum bekerja dengan TPT 4,2 persen. Ini menjadi PR kita bersama. Kami di DPMPTK terus bergerak agar angka ini bisa terus turun,” ujar Risaldi.
Jangan Sekadar Dilatih, Harus Terserap
Risaldi mengatakan DPMPTK terus membuka pelatihan berbasis kompetensi maupun kewirausahaan. Program tersebut diarahkan agar masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai kebutuhan dunia kerja sekaligus memiliki pilihan untuk membangun usaha sendiri.
“Kami selalu buka pelatihan, mulai dari pelatihan berbasis kompetensi sampai wirausaha. Tujuannya dua: pertama agar masyarakat bisa siap kerja di perusahaan, kedua agar bisa mandiri jadi wirausahawan,” jelasnya.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan keterampilan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Space Iklan/0853-1197-2121
Sebab, pelatihan yang tidak berujung pada penempatan kerja berisiko hanya menghasilkan peserta yang memiliki sertifikat, tetapi tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Selain pelatihan, DPMPTK menggelar Job Fair Mini sebagai jembatan antara pencari kerja dan perusahaan.
“Lalu kita juga adakan Job Fair Mini supaya masyarakat tahu informasi lowongan pekerjaan yang ada dan bisa langsung melamar secara gratis dan transparan,” katanya.
Risaldi berharap pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dapat memperkuat sinergi agar penyerapan tenaga kerja lokal meningkat.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan informasi lowongan dapat diakses secara terbuka sehingga pencari kerja tidak kehilangan kesempatan hanya karena minim informasi.
“Tugas kami memastikan tidak ada informasi lowongan yang tertutup. Lewat pelatihan dan job fair, kami ingin semua punya kesempatan yang sama untuk bekerja atau berusaha,” pungkasnya.
Dengan masih adanya 4.749 pengangguran, ukuran keberhasilan program ketenagakerjaan ke depan bukan hanya berapa banyak pelatihan digelar atau job fair dilaksanakan, tetapi berapa banyak warga yang akhirnya benar-benar mendapatkan pekerjaan atau mampu mandiri secara ekonomi.
Mungkin Suka Ini juga:
