Izin Terbit Bukan Kiamat: Stop Politisasi Tambang, Perkuat Pengawasan!
Oleh: Jumri, Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB)
Setiap kali izin pertambangan terbit, kegaduhan hampir selalu menyusul. Narasi yang muncul pun cenderung serupa: “Ini awal kerusakan lingkungan. Siapa yang akan mengawasi?”
Kekhawatiran tersebut tentu sah. Lingkungan harus dijaga dan aktivitas pertambangan wajib diawasi secara ketat. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika setiap penerbitan izin langsung diposisikan sebagai ancaman, seolah-olah izin tambang merupakan tiket menuju kerusakan lingkungan.
Jika pola berpikir seperti ini terus dipelihara, kita justru berisiko membunuh peluang investasi dan lapangan pekerjaan dengan tangan sendiri.
Space Iklan/0853-1197-2121
Yang dibutuhkan bukan penolakan secara membabi buta, melainkan pengawasan yang transparan, penegakan hukum yang tegas, dan perusahaan yang benar-benar menjalankan kewajibannya.
Izin Bukan Surat Sakti
Mengantongi izin pertambangan bukan berarti perusahaan mendapatkan kebebasan untuk melakukan apa saja.
Regulasi pertambangan saat ini memiliki berbagai persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Di antaranya terkait lingkungan, rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), jaminan reklamasi hingga jaminan pascatambang.
Dengan demikian, izin bukanlah “tiket bebas”. Izin merupakan bentuk legalitas sekaligus tanggung jawab yang melekat kepada perusahaan.
Space Iklan/0853-1197-2121
Ketika kewajiban dilanggar, pemerintah memiliki instrumen pengawasan dan penindakan. Mulai dari teguran administratif, pemberian sanksi, penghentian kegiatan hingga pencabutan izin, bahkan proses hukum apabila ditemukan unsur pidana.
Karena itu, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah izin diterbitkan atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah perusahaan menjalankan seluruh kewajibannya dan apakah pengawasan dilakukan secara konsisten?
Pengawasan Harus Diperkuat, Bukan Dinegasikan
Ada anggapan bahwa setelah izin diterbitkan, pengawasan terhadap perusahaan pertambangan praktis berhenti. Anggapan semacam ini perlu diuji berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi.
Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan melibatkan berbagai institusi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah melalui instansi teknis memiliki fungsi pengawasan terhadap aspek pertambangan, sementara aspek lingkungan, ketenagakerjaan, hingga penegakan hukum juga memiliki mekanisme dan institusi tersendiri.
Artinya, keberadaan izin bukan akhir dari pengawasan. Justru setelah izin diberikan, tanggung jawab pemerintah untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya menjadi semakin penting.
Jika ditemukan perusahaan melanggar aturan, jangan ragu untuk menindak.
Buka datanya. Sampaikan hasil pengawasannya kepada publik. Jika memang terbukti melakukan pelanggaran, berikan sanksi sesuai ketentuan.
Namun, jangan pula satu kasus pelanggaran dijadikan alasan untuk menghakimi seluruh perusahaan pertambangan.
Perusahaan yang patuh harus diberi ruang untuk menunjukkan bahwa kegiatan usaha dapat berjalan bersamaan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Jangan Mengorbankan Lapangan Kerja Atas Nama Lingkungan
Persoalan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang harus saling meniadakan.
Bangka Tengah, misalnya, masih menghadapi persoalan ketenagakerjaan. Data mengenai tingkat pengangguran menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Dalam kondisi seperti itu, setiap peluang investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja tentu patut dipertimbangkan secara objektif.
Bukan berarti setiap investasi harus diterima tanpa syarat.
Sebaliknya, investasi harus masuk dengan aturan yang jelas, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, memenuhi kewajiban lingkungan, serta diawasi secara ketat.
Kita tidak bisa hanya berkata, “tolak tambang demi lingkungan,” tanpa membicarakan dari mana masyarakat memperoleh pekerjaan dan bagaimana ekonomi daerah bergerak.
Namun demikian, kita juga tidak boleh menggunakan alasan lapangan pekerjaan untuk membenarkan kerusakan lingkungan.
Keduanya harus berjalan beriringan.
Lingkungan harus dijaga, sementara kesejahteraan masyarakat juga harus diperjuangkan.
Jangan Jadikan Izin sebagai Kambing Hitam
Jika ada perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan, persoalannya bukan sekadar izin. Yang harus diperiksa adalah bagaimana izin tersebut dijalankan dan apakah perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya.
Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai aturan harus dilakukan.
Begitu pula apabila ditemukan oknum pejabat atau pihak tertentu yang menyalahgunakan kewenangan dalam proses perizinan, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai perusahaan yang nakal berlindung di balik legalitas izin.
Sebaliknya, jangan sampai isu lingkungan digunakan sebagai alasan untuk menutup seluruh ruang investasi tanpa mempertimbangkan dampak ekonominya bagi masyarakat.
Kita membutuhkan posisi yang lebih dewasa: kritik tetap diperlukan, tetapi kritik harus berbasis data. Pengawasan harus kuat, tetapi tidak boleh berubah menjadi penghakiman.
Transparansi Harus Menjadi Jalan Tengah
Jika masyarakat menginginkan pengawasan pertambangan yang lebih kuat, pemerintah seharusnya menjawabnya dengan transparansi.
Informasi mengenai izin usaha pertambangan, wilayah kerja, kewajiban lingkungan, hingga hasil pengawasan perlu dibuka sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
Mekanisme pengaduan masyarakat juga harus mudah diakses dan benar-benar ditindaklanjuti.
Dengan transparansi, masyarakat tidak perlu mendapatkan informasi hanya dari potongan video, unggahan media sosial, atau kabar yang belum tentu terverifikasi.
Masyarakat dapat melihat data, menyampaikan pengaduan, dan ikut mengawasi.
Perusahaan yang patuh pun mendapatkan kepastian bahwa kinerjanya dapat dinilai secara objektif.
Inilah bentuk pengawasan yang sehat: pemerintah bekerja, perusahaan bertanggung jawab, dan masyarakat ikut mengawal.
Izin Terbit Bukan Akhir Dunia
Pada akhirnya, penerbitan izin pertambangan bukanlah akhir dari segalanya. Justru izin merupakan awal dari serangkaian tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan dan diawasi negara.
Kita tidak membutuhkan pertentangan antara investasi dan lingkungan.
Yang kita butuhkan adalah investasi yang bertanggung jawab, lingkungan yang terlindungi, pemerintah yang tegas, serta masyarakat yang kritis dan berbasis data.
Karena itu, berhentilah melihat setiap izin sebagai ancaman otomatis.
Pertanyaan kita seharusnya bukan hanya “siapa yang mengawasi?”, tetapi juga “bagaimana pengawasan itu dilakukan, apa hasilnya, dan apakah publik dapat melihat datanya?”
Daerah membutuhkan lapangan pekerjaan. Daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, daerah juga membutuhkan lingkungan yang tetap layak bagi generasi berikutnya.
Semua kepentingan itu tidak harus saling membunuh.
Izin yang diawasi dengan tegas dapat menjadi instrumen pembangunan. Sebaliknya, izin tanpa pengawasan hanya akan menjadi pintu masuk bagi persoalan baru.
Maka, yang perlu dihentikan bukan investasinya semata, melainkan praktik buruknya.
Stop politisasi tambang. Perkuat pengawasan. Tegakkan aturan. Dan pastikan manfaat investasi benar-benar kembali kepada masyarakat.
Mungkin Suka Ini juga:
