
Oleh: Jayanti Mandasari, S.Pd
Aktivis Muslimah Bangka Belitung
Tahun ajaran baru selalu membawa semangat baru bagi para siswa untuk kembali belajar, bertemu teman-teman, dan meraih prestasi. Namun, di balik antusiasme tersebut, banyak keluarga justru dihadapkan pada berbagai kesulitan yang terus berulang setiap tahun.
Salah satu persoalan yang paling dirasakan adalah meningkatnya biaya kebutuhan sekolah. Orang tua harus menyiapkan anggaran untuk membeli seragam, buku, alat tulis, sepatu, tas, hingga berbagai perlengkapan lainnya yang nilainya tidak sedikit. Di saat yang sama, harga kebutuhan sekolah juga cenderung mengalami kenaikan sehingga semakin membebani kondisi ekonomi keluarga.
Selain persoalan biaya, banyak orang tua juga menghadapi kesulitan memperoleh sekolah yang berkualitas dengan biaya terjangkau. Persaingan masuk sekolah negeri yang semakin ketat, keterbatasan daya tampung, serta berbagai mekanisme seleksi membuat tidak semua anak memperoleh kesempatan yang sama. Akibatnya, sebagian keluarga terpaksa memilih sekolah swasta yang biaya pendidikannya relatif lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan yang layak masih menjadi tantangan bagi banyak masyarakat.
Dalam sistem kapitalisme, pendidikan umumnya dipandang sebagai salah satu sektor yang dapat dikelola melalui mekanisme pasar. Negara tetap memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi sektor swasta juga diberi ruang yang luas sehingga terjadi persaingan antarlembaga pendidikan dalam menarik peserta didik. Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan sering dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi, kebutuhan pasar kerja, dan kemampuan pembiayaan.
Beberapa karakteristik pendidikan dalam sistem kapitalisme antara lain:
Dalam perspektif Islam, pendidikan bukan sekadar sarana mencetak tenaga kerja atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan utamanya adalah membentuk kepribadian Islam (syakhsiyah islamiyah), mengembangkan ilmu pengetahuan, serta melahirkan generasi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, negara dipandang sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi.