Jangan Biarkan Konflik Elite Menyandera Pemerintahan Babel
Tim Redaksi INTRIK.ID
Penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hellyana, sebagai tersangka bukan hanya menghadirkan persoalan hukum, tetapi juga memunculkan kegaduhan politik yang semakin liar di ruang publik. Publik mulai bertanya-tanya: apakah proses ini murni penegakan hukum, atau justru bagian dari pertarungan kekuasaan di lingkaran elite pemerintahan daerah?
Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Di tengah dinamika hubungan politik yang disebut-sebut mulai merenggang antara gubernur dan wakil gubernur, publik dikejutkan dengan fakta bahwa laporan perkara berasal dari pihak yang dikaitkan dengan lingkungan usaha milik gubernur. Situasi ini tentu melahirkan persepsi dan kecurigaan publik yang sulit dihindari.
Memang, hukum tidak boleh tunduk pada opini. Siapa pun yang dilaporkan dan diperiksa tetap harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun pemerintah juga tidak boleh menutup mata bahwa kepercayaan publik terhadap proses hukum sangat ditentukan oleh independensi dan bebasnya proses tersebut dari aroma konflik kepentingan politik.
