Demo Mahasiswa Babel: Potret Buram Pendidikan dan Jeritan Guru Honorer

Oleh: Rara S.I.Kom

(Aktivis Muslimah Bangka Belitung)

​Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Bangka Belitung, termasuk Universitas Anak Bangsa dan IAIN Syaikh Arabrahman Siddik, menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis (16/4/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan rapor merah dunia pendidikan: rendahnya kesejahteraan guru honorer dan minimnya fasilitas sekolah yang jauh dari kata layak. Melalui orasi bergantian dan bentangan spanduk, mahasiswa melayangkan kritik tajam terhadap kondisi pendidikan saat ini.

​Aksi ini tidak berdiri sendiri. Mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan sosial nasional yang menjadi indikator lemahnya perhatian negara terhadap rakyat. Di sektor pendidikan, masalah klasik terus berulang tanpa penyelesaian tuntas. Guru honorer dipaksa bertahan dengan upah minim tanpa jaminan kesejahteraan, sementara di saat yang sama, murid-murid di berbagai daerah harus belajar di tengah keterbatasan fasilitas.

Baca juga:

Krisis Keadilan di Jebus: Ketika Negara Menjadi Penonton dalam Perampasan Hak Rakyat

​Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan belum menempati skala prioritas utama dalam agenda negara. Ketika guru sebagai ujung tombak justru diabaikan kesejahteraannya dan sarana belajar dibiarkan terbatas, maka visi untuk melahirkan kualitas pendidikan yang optimal hanyalah utopia.

​Akar Masalah: Paradigma Kapitalistik

​Berulangnya karut-marut tata kelola guru honorer dan infrastruktur sekolah sebanarnya bukan sekadar masalah teknis atau salah urus. Persoalan ini berakar dari sistem kapitalisme yang diadopsi hari ini. Dalam kacamata kapitalistik, pendidikan cenderung dipandang sebagai sektor beban anggaran yang harus ditekan biayanya, bukan sebagai hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara secara mutlak.

Baca juga:

May Day, Hiburan, dan Bius Kesadaran: Tinjauan Keadilan Buruh dalam Perspektif Islam

​Akibatnya, peran negara bergeser sekadar menjadi regulator atau pengawas. Tanggung jawab pembiayaan pendidikan perlahan dialihkan kepada masyarakat atau skema komersial. Dalam logika untung-rugi ini, kesejahteraan guru honorer dipandang sebagai beban APBN/APBD, sedangkan pembangunan fasilitas sekolah baru digenjot jika memiliki nilai investasi ekonomi atau kepentingan politik elektoral.

​Janji manis perbaikan dari pemangku kebijakan kerap kali bersifat reaktif dan sementara—sekadar untuk meredam tensi ketika gelombang demonstrasi membesar. Begitu sorotan publik mereda, akar masalahnya tetap dibiarkan tak tersentuh. Selama pendidikan dikelola dengan paradigma komersial, ketimpangan sistemis ini akan terus berulang.

​Solusi Sistemis Islam

Baca juga:

BBM Naik Akibat Imbas Gejolak Global

​Kondisi ini sangat kontras dengan pandangan Islam yang menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan publik fundamental yang wajib dijamin penuh oleh negara. Pendidikan dalam Islam bukanlah komoditas bisnis, melainkan sarana strategis untuk membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan bertakwa.

​Islam memberikan penghormatan mutlak terhadap profesi guru. Rasulullah SAW bersabda:

​“Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari).

​Tingginya kedudukan pengajar ini diimplementasikan negara dengan memberikan gaji yang sangat layak dan jaminan kesejahteraan yang mumpuni. Dengan begitu, para pendidik dapat fokus menjalankan tugas peradabannya tanpa perlu dicemaskan oleh bayang-bayang kemiskinan.

​Selain itu, negara wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pelosok digital. Seluruh pembiayaan ini ditopang oleh baitulmal melalui pos pengelolaan harta milik umum (seperti sumber daya alam) dan sumber pemasukan negara lainnya yang sah secara syariat. Walhasil, pendidikan bermutu dapat diakses secara gratis oleh seluruh warga negara tanpa jebakan komersialisasi.

​Gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan keadilan bagi guru dan pendidikan adalah representasi dari aktivitas amar ma’ruf nahi mungkar—sebuah kewajiban untuk meluruskan kebijakan penguasa agar kembali mengurusi rakyat dengan benar. Rasulullah SAW mengingatkan:

​“Penghulu para syuhada adalah Hamzah dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa zalim lalu menasihatinya, kemudian ia dibunuh.” (HR. Al-Hakim).

​Walhasil, krisis pendidikan hari ini tidak akan selesai jika hanya mengandalkan tambal-sulam regulasi atau sekadar pergantian pejabat. Diperlukan perubahan paradigma yang mendasar dan sistemis, mendudukkan kembali pendidikan sebagai amanah besar negara untuk membangun peradaban yang mulia.

​Wallahu a’lam bishshawab.