Gaji Pensiunan PT Timah Terancam Dipotong, Purna Karyawan Gelar Istigosah

SUNGAILIAT, INTRIK.ID — Persatuan Purna Karyawan Timah di Kabupaten Bangka melaksanakan istigosah atau doa bersama sebagai wujud protes adanya restrukturisasi PT Jiwasraya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Mesjid Al Hidayah Cendrawasih Sungailiat pada Senin 8 April 2021 lalu dan dihadiri oleh perwakilan pensiunan PT Timah dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bangka.

Ketua Panitia Kegiatan, H Padri mengatakan dengan adanya restrukturisasi PT Jiwasraya tersebut akan berdampak bagi penerima uang pensiun setiap bulannya.

“Seluruh pensiun karyawan BUMN ini dibayar oleh Jiwasraya. Memang dalam pembayay uang pensiun ini ada dua mekanisme, pertama langsung dibayar full dan kedua dibayar tiap bulan,” ungkapnya, Minggu (18/4/2021).

Baca juga:

Ada Fitur Tambahan, APDESI Bangka Gelar Bimtek Siskeudes Versi 2.0.9

Kabar restrukturisasi PT Jiwasraya tersebut dikabarkan akan memangkas 50 hingga 70 persen uang pensiun sehingga mengakibatkan protes dari pensiunan perusahaan terbesar di Babel itu.

“Di Bangka sendiri ada lebih 400 orang pensiunan Timah yang mengambil uang pensiunnya tiap bulan,” tambah Padri.

Ia juga mengatakan bahwa aksi itu dilakukan oleh seluruh pensiunan karyawan BUMN di Indonesia yang terhimpun dalam Forum Pensiunan BUMN RI Nasabah Jiwasraya (FPBNJS).

Baca juga:

Didampingi Kejati Babel, PT Timah dan Pemkab Bangka Sepakati Pemanfaatan Lahan Bersama di Kawasan Jelitik

“Mulai dari pensiunan Garuda, Pupuk Kaltim, Bukit Asam hingga PT Timah melakukan aksi, cuma yang lain aksi turun jalan kalau kita doa bersama mengingat umur kita sudah tua semua,” jelas mantan Wasprod Sungailiat itu.

Ada beberapa poin yang disampaikan olehnya antara lain:

1. Pilihan ikut restrukturisasi dengan 3 opsi semuanya merugikan, pilihan tidak ikut restrukturisasi berpotensi hilangnya seluruh hak-hak pensiunan.

Baca juga:

Bupati Bangka Hadiri Peresmian PT Mitra Bangka Semesta

2. Peserta polis anuitas pensiunan adalah dalam rangka menjalankan amanat UU no. 11/1992 tentang dana pensiun. Sedangkan program restrukturisasi polis anuitas hakekatnya adalah pelanggan atau UU itu sendiri.

3. Kerugian besar PT Jiwasraya sepenuhnya tanggung jawab managemen pengelola, pemerintah dan otoritas pengawasan, tidak sepatutnya pensiunan BUMN ijut dibebani bertanggung jawab.

4. Meminta pemerintah selaku pemilik Jiwasraya untuk membantu sepenuhnya program penyehatan PT Jiwasraya tanpa membebani pensiunan BUMN RI.

5. Mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk memerintahkan pihak ke-2 terkait merevisi program restrukturisasi polis Jiwasraya agar tidak merugikan hak-hak pensiunan BUMN RI.(red)