
INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Bantuan sosial yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari mendadak berhenti. Sejumlah warga di Kabupaten Bangka Tengah mengaku kehilangan bansos setelah status desil mereka mengalami kenaikan dalam data pemerintah.
Ironisnya, warga mengaku kondisi ekonomi mereka tidak berubah. Mereka masih hidup dengan keterbatasan, pekerjaan tidak menentu hingga harus bergantung pada bantuan keluarga maupun tetangga.
Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran bantuan sosial seperti BPNT, PKH, PBI dan bantuan beras.
Siah (68), warga Koba, mengaku sudah sekitar tiga bulan tidak menerima bantuan, termasuk bantuan beras. Perempuan lanjut usia itu mengatakan dirinya hidup seorang diri di rumah sederhana dan tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan tetap.
“Saya ini hidup sendiri. Makan aja nunggu dikasih tetangga. Tiba-tiba dapat kabar nama saya dicoret karena desil naik jadi 9. Padahal saya nggak kerja, nggak punya apa-apa,” ujar Siah dengan mata berkaca-kaca saat ditemui di rumahnya, Sabtu (12/9/2026).
Siah mengaku mulai kehilangan bantuan setelah pendataan yang ia kaitkan dengan kegiatan sensus.
“Pokoknya, setelah ada orang sensus-sensus itu saya tidak dapat bantuan,” jelasnya.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti dasar perubahan status desil tersebut. Menurutnya, tidak ada penjelasan yang ia terima terkait alasan dirinya dinilai sudah masuk kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.
“Dulu dapat beras, dapat PKH. Sekarang semua berhenti. Mau ngadu ke mana, saya sudah tua,” pungkasnya.
Keluhan serupa disampaikan Ari (38), warga Lubuk. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh kasar dengan penghasilan yang tidak menentu.
Kondisinya semakin berat karena Ari tidak hanya harus memenuhi kebutuhan anaknya, tetapi juga merawat orangtuanya yang telah lanjut usia. Ditambah lagi, istrinya baru saja melahirkan sehingga kebutuhan rumah tangga meningkat.
“Sejak desil kami naik, semua bantuan dicabut. Padahal kerja saya kadang ada kadang tidak. Sekarang untuk beli popok anak saja saya harus minta ke orang,” katanya.
Menurut Ari, bantuan yang sebelumnya diterima untuk orangtuanya juga kini tidak lagi diperoleh.
“Orang tua saya bukan orang ada. Dulu ada bantuan, sekarang tidak ada lagi katanya karena sudah ‘mampu’. Dari mana mampunya, saya aja kerja serabutan,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Ari mempertanyakan akurasi data yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan.
Ia berharap pemerintah melakukan pendataan dan verifikasi ulang terhadap warga yang merasa status ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat.
“Kami tidak menolak kalau memang sudah mampu. Tapi kenyataannya tidak. Tolong data kami diperbaiki lagi,” pintanya.
Bahkan, ia berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
“Inilah saatnya bupati, anggota dewan dan kepala dinas mau dinas luar ke Jakarta menemui presiden. Tolong kami,” tukasnya.
Keluhan warga tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pemutakhiran dan verifikasi data agar perubahan status kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
Warga berharap pemerintah desa dan Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tengah dapat membantu memfasilitasi pengajuan perbaikan data sehingga kondisi mereka dapat kembali diverifikasi dan hak atas bantuan sosial dapat ditentukan berdasarkan kondisi sebenarnya.