Almaster Tegaskan Bukan Anti-PT TIMAH, Kritik untuk Mengawal Tata Kelola

INTRIK.ID, PANGKALPINANG – Aliansi Masyarakat Terzolimi (Almaster) Bangka Belitung menegaskan kritik terhadap PT TIMAH bukan bentuk penolakan terhadap perusahaan. Aksi yang digelar di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (10/9/2026), disebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap tata kelola pertambangan.

Ketua Almaster, Muhamad Zen, mengatakan pihaknya ingin persoalan pertambangan dibahas secara terbuka agar kepentingan masyarakat, perusahaan, negara dan lingkungan dapat berjalan beriringan.

“Almaster tidak bermaksud menyerang, mendiskreditkan, apalagi merugikan PT TIMAH. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan,” ujar Muhamad Zen.

Dalam aksi tersebut, Almaster menyampaikan lima aspirasi. Pertama, persoalan kawasan hutan di Kecamatan Lubuk, Bangka Tengah yang bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat.

Baca juga:

Dinamika Tambang Memanas, MUI Babel Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi

Kedua, evaluasi tugas dan kewenangan Satlap Tri Cakti serta Satgas PKH. Ketiga, transparansi PT TIMAH terkait mitra tambang dan penyebab rendahnya harga beli pasir timah masyarakat.

Almaster juga meminta agar narasi mengenai dugaan penyelundupan timah dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka tidak digeneralisasi, mengingat keduanya masih berada dalam satu provinsi.

Aspirasi kelima berkaitan dengan kepastian hukum terhadap RUU Perampasan Aset.

Baca juga:

Pembina KMMK Babel Dorong Pemda Beri Penghargaan Tahunan bagi Penulis dan Akademisi Lokal

Ingin PT TIMAH Tetap Kuat

Di tengah kritik tersebut, Almaster menyatakan tetap memandang PT TIMAH sebagai perusahaan yang memiliki posisi strategis bagi industri timah nasional dan perekonomian Bangka Belitung.

Zen berharap perusahaan terus memperkuat kinerja dan meningkatkan pendapatan sehingga kontribusinya kepada negara dan daerah semakin besar.

“Yang kami dorong adalah agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung dengan tata kelola yang baik, legal, transparan, berkeadilan, memberikan kepastian kepada masyarakat, serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Baca juga:

Bukan Sekadar Kendaraan Hias, Miniatur KIP Timah Garuda Curi Perhatian Warga Pangkalpinang

Ia juga mendorong agar program tanggung jawab sosial perusahaan terus diperkuat, bukan hanya dari sisi jumlah bantuan, tetapi juga ketepatan sasaran dan keberlanjutan manfaatnya.

“Kami ingin PT TIMAH maju, pendapatannya meningkat, kontribusinya kepada negara semakin besar, dan manfaat keberadaan perusahaan semakin dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.

Buka Ruang Dialog

Almaster menyatakan terbuka untuk berdialog dengan PT TIMAH maupun pemerintah. Menurut Zen, perbedaan pandangan tidak harus berujung pada pertentangan apabila dibahas berdasarkan data dan aturan yang berlaku.

“Kritik tetap diperlukan sebagai fungsi kontrol, tetapi kritik juga harus diikuti dengan solusi dan komunikasi yang sehat,” ujarnya.

Ia berharap dialog tersebut dapat menghasilkan kepastian hukum serta tata kelola pertambangan yang lebih jelas dan adil, dengan tetap memperhatikan perlindungan masyarakat penambang dan kelestarian lingkungan.

“Posisi Almaster jelas: bukan anti-PT TIMAH dan bukan anti-pertambangan. Almaster menempatkan diri sebagai pengawas, kontrol sosial sekaligus pihak yang mendukung PT TIMAH melalui kritik dan masukan konstruktif,” pungkasnya.(*)