
INTRIK.ID, PANGKALPINANG – Dinamika pertambangan timah di Bangka Belitung yang terus berkembang dinilai perlu disikapi dengan kepala dingin. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan memilih dialog sebagai jalan penyelesaian persoalan.
Ketua MUI Babel, Profesor Hatamar Rasyid, mengatakan timah merupakan kekayaan alam yang memiliki posisi penting bagi masyarakat Bangka Belitung. Namun, pengelolaannya harus tetap memperhatikan kepentingan negara sekaligus kelestarian lingkungan.
“Timah merupakan kekayaan alam yang perlu dikelola dengan baik karena menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Bangka Belitung. Di sisi lain, pengelolaannya juga harus memperhatikan kepentingan negara dan kelestarian lingkungan,” katanya.
Menurut Hatamar, perbedaan kepentingan dalam persoalan pertambangan merupakan hal yang perlu diselesaikan melalui komunikasi, bukan tindakan yang berpotensi memicu konflik baru.
Ia meminta masyarakat, perusahaan dan pemerintah duduk bersama untuk mencari titik temu terkait berbagai persoalan pengelolaan timah.
“Kami dari MUI Provinsi Bangka Belitung mengajak masyarakat untuk berpikir tenang dan tidak terprovokasi dengan kepentingan-kepentingan yang ada. Segalanya itu didialogkan dengan PT TIMAH. Kita budayakan dialog dan musyawarah untuk kemaslahatan bersama,” pesannya.
Hatamar menilai komunikasi antara masyarakat, PT TIMAH, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat perlu terus dibangun. Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai kebijakan dan tata kelola pertambangan.
“Jadi sebaiknya memang harus ada pembahasan antara PT TIMAH dan masyarakat. Tentu ada pembahasan yang dibawa dari pusat dan PT TIMAH itu sendiri, sehingga masyarakat dapat menerima penjelasan yang lebih jelas,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar persoalan pertambangan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat hanya karena minimnya komunikasi atau perbedaan pemahaman.
Bagi MUI Babel, pengelolaan sumber daya timah harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, negara dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
Hatamar menegaskan, pertambangan tidak semestinya hanya dilihat dari sisi ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Karena itu, ia mendorong seluruh pihak mengedepankan musyawarah ketika muncul persoalan.
“Perlu duduk bersama dan membudayakan dialog serta musyawarah untuk kemaslahatan bersama, dengan tetap menjaga lingkungan,” tutupnya.(*)