Oleh: Robby Romadona, S.IP

Warga yang Peduli Tata Kelola Data Sosial Ekonomi

Ada pertanyaan sederhana, tetapi sangat serius, di balik kegaduhan mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN):

Bagaimana mungkin seorang lansia yang hidup seorang diri, sebelumnya berada pada desil 3, tiba-tiba masuk desil 8, kemudian bantuan sosialnya terhenti, dan setelah dilakukan pengecekan lapangan kembali menjadi desil 4?

Jika perubahan seperti itu terjadi, kita tentu tidak boleh buru-buru menyimpulkan bahwa metodologi statistiknya salah.

Baca juga:

Izin Terbit Bukan Kiamat: Stop Politisasi Tambang, Perkuat Pengawasan!

Namun, kita juga tidak boleh buru-buru mengatakan bahwa masyarakat tidak memahami arti desil.

Persoalannya jauh lebih mendasar: data apa yang menghasilkan desil tersebut?

Ketika desil digunakan sebagai salah satu dasar penargetan program pemerintah, baik bantuan sosial maupun program bantuan lainnya, persoalan data tidak lagi sekadar persoalan statistik.

Baca juga:

Kamuflase Upah Lebur Timah Smelter Kawasan Industri Jelitik, Punya Siapa yang Dilebur?

Ia menyangkut kehidupan manusia.

Desil Bukan Kemiskinan, tetapi Dampaknya Nyata

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil merupakan peringkat relatif kesejahteraan, bukan ukuran kemiskinan absolut.

Penjelasan tersebut penting. Desil 1 tidak otomatis berarti seseorang berada di bawah garis kemiskinan, sebagaimana desil 10 juga tidak otomatis berarti seseorang kaya raya.

Baca juga:

Penggelapan Pajak Penerangan Jalan Bisa Saja Terjadi dengan Pola Sebagai Berikut

Kemiskinan dan desil memang merupakan dua konsep yang berbeda.

Tetapi ada satu persoalan yang tidak boleh diabaikan: masyarakat tidak hidup di dalam teori statistik. Masyarakat hidup di dalam konsekuensi kebijakan.

Ketika perubahan desil menjadi salah satu dasar penargetan program pemerintah, perpindahan dari desil rendah ke desil tinggi dapat berdampak terhadap akses seseorang terhadap program perlindungan sosial.

Karena itu, ketika seorang warga bertanya:

“Mengapa saya yang sebelumnya desil 3 sekarang menjadi desil 8?”

Kemudian dijawab:

“Desil adalah peringkat relatif.”

Jawaban tersebut memang menjelaskan apa itu desil. Tetapi belum menjawab pertanyaan yang sesungguhnya: mengapa desil orang tersebut berubah?

Di situlah pertanyaan publik menjadi sah.

Pertanyaan Utamanya Bukan Apa Arti Desil

Selama ini, perdebatan mengenai DTSEN sering berkutat pada pertanyaan apakah desil 1 berarti miskin atau desil 10 berarti kaya.

Menurut saya, perdebatan tersebut justru berisiko mengaburkan persoalan utama.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Data apa yang membuat seseorang berada pada desil tertentu?

Jika seseorang berpindah dari desil 3 menjadi desil 8, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai proses yang menyebabkan perubahan tersebut.

Bukan berarti seluruh formula statistik harus dibuka kepada publik.

Namun setidaknya harus ada kemampuan untuk menelusuri:

• sumber data yang digunakan;
• kapan data diperbarui;
• variabel apa yang berubah;
• dari mana perubahan tersebut berasal;
• bagaimana data diverifikasi;
• bagaimana perubahan memengaruhi posisi relatif keluarga; dan
• bagaimana mekanisme koreksi dilakukan apabila data tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Dalam tata kelola data, kemampuan menelusuri proses perubahan tersebut dikenal sebagai audit trail.

Tanpa jejak tersebut, angka akhir akan sulit dipertanggungjawabkan ketika masyarakat mempertanyakannya.

Dari Desil 1 ke 9, Lalu Kembali ke 3

Kasus seorang warga di Kulon Progo yang disebut sempat berada pada desil 1, kemudian berubah menjadi desil 9, dan setelah dilakukan pengecekan serta pemutakhiran kembali menjadi desil 3, semestinya tidak hanya dibaca sebagai cerita tentang keberhasilan memperbaiki data.

Kasus seperti itu justru memberikan pelajaran penting:

Data awal dapat menghasilkan gambaran kesejahteraan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Jika setelah dilakukan verifikasi ternyata kondisi riil seseorang berbeda dengan data yang tercatat dalam sistem, maka pertanyaan berikutnya harus muncul.

Bagaimana data tersebut sebelumnya bisa menghasilkan desil 9?

Apakah terdapat variabel yang belum diperbarui?

Apakah terdapat sumber data yang berbeda?

Apakah terjadi keterlambatan pemutakhiran?

Apakah ada persoalan integrasi data?

Atau memang kondisi ekonomi keluarga tersebut sempat berubah dan kemudian kembali berubah?

Semua kemungkinan tersebut harus dapat ditelusuri.

Bukan semata-mata untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan sistem belajar dari setiap kesalahan.

Algoritma Boleh Canggih, Data Tetap Menentukan

Ada prinsip sederhana dalam pengolahan data:

garbage in, garbage out.

Secanggih apa pun algoritma yang digunakan, apabila data input yang diproses tidak akurat atau tidak mutakhir, hasil akhirnya tetap berpotensi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Karena itu, perdebatan mengenai DTSEN tidak seharusnya berhenti pada Proxy Means Test (PMT), formula statistik, atau definisi desil.

Kita juga harus berbicara mengenai kualitas data input.

DTSEN tidak muncul dari ruang kosong. Ia merupakan ekosistem data yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial, ekonomi, dan administrasi.

Artinya, kualitas DTSEN merupakan tanggung jawab sebuah ekosistem, bukan hanya satu meja atau satu instansi.

BPS memiliki tanggung jawab besar dalam aspek metodologi, pengolahan, integrasi, pemeringkatan, kualitas statistik, mekanisme pemutakhiran, serta penjelasan mengenai hasil yang dihasilkan.

Namun kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang menjadi sumber data juga memiliki tanggung jawab terhadap kualitas dan validitas data sektoral sesuai kewenangannya.

Karena itu, tidak adil apabila setiap perubahan desil otomatis dibebankan kepada BPS.

Tetapi sama tidak adilnya apabila setiap persoalan dijawab hanya dengan kalimat:

“Desil itu relatif.”

Sebab masyarakat tidak sedang mempertanyakan kamus.

Masyarakat sedang mempertanyakan nasib mereka di dalam sebuah sistem.

Jangan Jadikan Pemerintah Daerah sebagai Kambing Hitam

Ada persoalan lain yang tidak kalah penting.

Ketika masyarakat melihat perubahan desil, pemerintah daerah sering menjadi pihak pertama yang disalahkan.

Padahal belum tentu pemerintah daerah menjadi pihak yang mengubah data tersebut.

Bisa saja operator di tingkat desa tidak melakukan perubahan. Kabupaten juga tidak melakukan perubahan. Namun angka yang muncul di sistem berubah.

Jika demikian, siapa yang dapat menjelaskan perubahan tersebut?

Di sinilah pentingnya pembagian kewenangan yang terang.

Siapa yang menginput?

Siapa yang memutakhirkan?

Siapa yang memvalidasi?

Siapa yang mengolah?

Siapa yang menentukan peringkat?

Siapa yang menggunakan hasilnya untuk program?

Dan yang paling penting:

Siapa yang bertanggung jawab ketika hasil akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan?

Tanpa kejelasan tersebut, masyarakat akan terjebak dalam lingkaran klasik birokrasi.

Bertanya ke desa, diarahkan ke kabupaten.

Bertanya ke kabupaten, diarahkan ke pusat.

Bertanya ke pusat, mendapatkan penjelasan mengenai metodologi.

Sementara persoalan warga tetap belum terjawab.

Perubahan Ekstrem Harus Menjadi Alarm Verifikasi

Sistem data nasional yang digunakan untuk kebijakan sosial seharusnya tidak hanya mampu menghasilkan peringkat.

Sistem juga perlu memiliki mekanisme untuk mengenali anomali.

Perubahan dari desil 3 menjadi 4 mungkin merupakan perubahan yang wajar.

Tetapi perubahan dari desil 1 menjadi 9 atau desil 3 menjadi 8 seharusnya dapat menjadi sinyal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bukan berarti setiap perubahan ekstrem pasti salah.

Kondisi ekonomi seseorang memang bisa berubah secara drastis.

Namun sistem harus mampu membedakan antara perubahan kesejahteraan yang benar-benar terjadi dengan perubahan yang muncul karena persoalan data.

Di sinilah pentingnya quality control dan anomaly detection.

Jika sebuah sistem mampu mengolah data jutaan keluarga, semestinya sistem tersebut juga dapat memberikan tanda ketika terjadi perubahan yang secara statistik atau administratif tidak lazim.

Jangan sampai satu angka menentukan nasib seseorang tanpa mekanisme koreksi yang memadai.

Ketika Satu Angka Menentukan Akses Bantuan

Bayangkan seorang lansia yang hidup sendiri.

Kondisinya memang rentan dan selama ini tercatat sebagai penerima program bantuan. Kemudian, tanpa memahami apa yang berubah dalam datanya, posisi desilnya tiba-tiba melonjak.

Program bantuan yang selama ini diterima kemudian berhenti.

Ia bertanya:

“Saya berubah menjadi lebih sejahtera karena apa?”

Pertanyaan itu sederhana.

Tetapi negara harus mampu memberikan jawabannya.

Bukan sekadar:

“Itu hasil perhitungan sistem.”

Sebab sistem dibuat oleh manusia.

Dan ketika sebuah sistem menghasilkan data yang berdampak terhadap kehidupan manusia, harus tersedia mekanisme untuk memeriksa, menjelaskan, dan memperbaikinya.

BPS Tidak Perlu Defensif

Menurut saya, BPS tidak perlu bersikap defensif terhadap kritik publik.

Tidak ada sistem data yang sempurna.

Justru ketika terdapat kasus perubahan desil yang kemudian dikoreksi setelah verifikasi lapangan, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya mekanisme pemutakhiran dan koreksi data.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan klaim bahwa DTSEN tidak mungkin salah.

Yang dibutuhkan adalah jaminan:

Jika salah, dapat ditemukan.
Jika ditemukan, dapat dijelaskan.
Jika terbukti salah, dapat diperbaiki.

Dan yang tidak kalah penting, proses koreksi tidak boleh bergantung pada seberapa viral kasus seseorang di media sosial.

Jangan sampai warga baru mendapatkan perhatian setelah videonya viral.

Bagaimana dengan warga miskin yang tidak memiliki akses media sosial?

Bagaimana dengan lansia yang tidak memahami teknologi?

Bagaimana dengan keluarga yang bahkan tidak mengetahui bahwa posisi desil mereka telah berubah?

Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama.

Pertanyaan Paling Tajam Justru Sederhana

Karena itu, jika kita ingin memperbaiki DTSEN, pertanyaan publik perlu digeser.

Bukan hanya:

“Mengapa desil saya berubah?”

Tetapi:

“Apa mekanisme audit trail DTSEN yang memungkinkan pemerintah mengetahui variabel apa yang menyebabkan perubahan peringkat kesejahteraan suatu keluarga dari satu desil ke desil lainnya?”

Kemudian:

“Apakah pemerintah daerah dapat mengetahui sumber data, waktu pemutakhiran, variabel yang berubah, dan proses validasi yang menyebabkan perubahan desil tersebut?”

Dan pertanyaan yang paling penting:

“Jika suatu keluarga mengalami perubahan ekstrem dari desil 1 menjadi desil 9, siapa yang secara kelembagaan bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap anomali tersebut sebelum perubahan itu digunakan untuk mengubah atau menghentikan akses terhadap program pemerintah?”

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab secara transparan, saya kira sebagian besar kegaduhan publik akan menemukan jalan keluarnya.

DTSEN Harus Menjadi Instrumen Keadilan

DTSEN merupakan langkah besar dalam membangun satu basis data sosial ekonomi nasional.

Karena itu, tujuannya patut didukung.

Namun semakin besar sebuah sistem digunakan untuk menentukan sasaran kebijakan, semakin besar pula tuntutan terhadap akurasi, transparansi, dan akuntabilitasnya.

Ukuran keberhasilan DTSEN bukan hanya berapa banyak data yang berhasil diintegrasikan.

Bukan pula hanya seberapa cepat desil dapat dihitung.

Ukuran keberhasilannya adalah:

Apakah data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat?

Apakah kesalahan dapat ditemukan?

Apakah masyarakat memiliki mekanisme koreksi?

Apakah perubahan data dapat ditelusuri?

Dan yang paling penting:

Apakah pemerintah dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat berdasarkan data tersebut?

Pada akhirnya, desil boleh bersifat relatif.

Tetapi kebenaran data tidak boleh relatif.

Pertanggungjawaban pemerintah terhadap data yang digunakan untuk menentukan sasaran perlindungan sosial juga tidak boleh relatif.

Sebab bagi pemerintah, desil mungkin hanya angka dalam sebuah sistem.

Tetapi bagi masyarakat miskin dan rentan, angka tersebut bisa menentukan apakah mereka mendapatkan bantuan atau tidak.

Karena itu, kritik terhadap DTSEN seharusnya tidak dipandang sebagai serangan terhadap BPS maupun pemerintah.

Justru sebaliknya.

Kritik publik merupakan kesempatan untuk memastikan DTSEN benar-benar menjadi data tunggal yang dapat dipercaya.

Bukan hanya karena datanya besar.

Bukan hanya karena sistemnya canggih.

Tetapi karena setiap angka di dalamnya dapat dijelaskan, ditelusuri, dikoreksi, dan dipertanggungjawabkan.

Sebab pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar desil 3 menjadi 8. Persoalannya adalah: ketika angka menentukan nasib manusia, siapa yang memastikan angka itu benar?