Desil 3 Jadi 8: yang Salah Angkanya atau Datanya?
Oleh: Robby Romadona, S.IP
Warga yang Peduli Tata Kelola Data Sosial Ekonomi
Ada pertanyaan sederhana, tetapi sangat serius, di balik kegaduhan mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN):
Bagaimana mungkin seorang lansia yang hidup seorang diri, sebelumnya berada pada desil 3, tiba-tiba masuk desil 8, kemudian bantuan sosialnya terhenti, dan setelah dilakukan pengecekan lapangan kembali menjadi desil 4?
Jika perubahan seperti itu terjadi, kita tentu tidak boleh buru-buru menyimpulkan bahwa metodologi statistiknya salah.
Namun, kita juga tidak boleh buru-buru mengatakan bahwa masyarakat tidak memahami arti desil.
Persoalannya jauh lebih mendasar: data apa yang menghasilkan desil tersebut?
Ketika desil digunakan sebagai salah satu dasar penargetan program pemerintah, baik bantuan sosial maupun program bantuan lainnya, persoalan data tidak lagi sekadar persoalan statistik.
Ia menyangkut kehidupan manusia.
Desil Bukan Kemiskinan, tetapi Dampaknya Nyata
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil merupakan peringkat relatif kesejahteraan, bukan ukuran kemiskinan absolut.
Penjelasan tersebut penting. Desil 1 tidak otomatis berarti seseorang berada di bawah garis kemiskinan, sebagaimana desil 10 juga tidak otomatis berarti seseorang kaya raya.
Kemiskinan dan desil memang merupakan dua konsep yang berbeda.
Tetapi ada satu persoalan yang tidak boleh diabaikan: masyarakat tidak hidup di dalam teori statistik. Masyarakat hidup di dalam konsekuensi kebijakan.
Ketika perubahan desil menjadi salah satu dasar penargetan program pemerintah, perpindahan dari desil rendah ke desil tinggi dapat berdampak terhadap akses seseorang terhadap program perlindungan sosial.
Karena itu, ketika seorang warga bertanya:
“Mengapa saya yang sebelumnya desil 3 sekarang menjadi desil 8?”
Kemudian dijawab:
“Desil adalah peringkat relatif.”
Jawaban tersebut memang menjelaskan apa itu desil. Tetapi belum menjawab pertanyaan yang sesungguhnya: mengapa desil orang tersebut berubah?
Di situlah pertanyaan publik menjadi sah.
Pertanyaan Utamanya Bukan Apa Arti Desil
Selama ini, perdebatan mengenai DTSEN sering berkutat pada pertanyaan apakah desil 1 berarti miskin atau desil 10 berarti kaya.
Menurut saya, perdebatan tersebut justru berisiko mengaburkan persoalan utama.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Data apa yang membuat seseorang berada pada desil tertentu?
Jika seseorang berpindah dari desil 3 menjadi desil 8, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai proses yang menyebabkan perubahan tersebut.
Bukan berarti seluruh formula statistik harus dibuka kepada publik.
Namun setidaknya harus ada kemampuan untuk menelusuri:
- sumber data yang digunakan;
- kapan data diperbarui;
- variabel apa yang berubah;
- dari mana perubahan tersebut berasal;
- bagaimana data diverifikasi;
- bagaimana perubahan memengaruhi posisi relatif keluarga; dan
- bagaimana mekanisme koreksi dilakukan apabila data tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Dalam tata kelola data, kemampuan menelusuri proses perubahan tersebut dikenal sebagai audit trail.
Tanpa jejak tersebut, angka akhir akan sulit dipertanggungjawabkan ketika masyarakat mempertanyakannya.
Dari Desil 1 ke 9, Lalu Kembali ke 3
Kasus seorang warga di Kulon Progo yang disebut sempat berada pada desil 1, kemudian berubah menjadi desil 9, dan setelah dilakukan pengecekan serta pemutakhiran kembali menjadi desil 3, semestinya tidak hanya dibaca sebagai cerita tentang keberhasilan memperbaiki data.
Kasus seperti itu justru memberikan pelajaran penting:
Data awal dapat menghasilkan gambaran kesejahteraan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Jika setelah dilakukan verifikasi ternyata kondisi riil seseorang berbeda dengan data yang tercatat dalam sistem, maka pertanyaan berikutnya harus muncul.
Bagaimana data tersebut sebelumnya bisa menghasilkan desil 9?
Apakah terdapat variabel yang belum diperbarui?
Apakah terdapat sumber data yang berbeda?
Apakah terjadi keterlambatan pemutakhiran?
Apakah ada persoalan integrasi data?
Atau memang kondisi ekonomi keluarga tersebut sempat berubah dan kemudian kembali berubah?
Semua kemungkinan tersebut harus dapat ditelusuri.
Bukan semata-mata untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan sistem belajar dari setiap kesalahan.
Algoritma Boleh Canggih, Data Tetap Menentukan
Ada prinsip sederhana dalam pengolahan data:
garbage in, garbage out.
Secanggih apa pun algoritma yang digunakan, apabila data input yang diproses tidak akurat atau tidak mutakhir, hasil akhirnya tetap berpotensi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Karena itu, perdebatan mengenai DTSEN tidak seharusnya berhenti pada Proxy Means Test (PMT), formula statistik, atau definisi desil.
Kita juga harus berbicara mengenai kualitas data input.
DTSEN tidak muncul dari ruang kosong. Ia merupakan ekosistem data yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial, ekonomi, dan administrasi.
Artinya, kualitas DTSEN merupakan tanggung jawab sebuah ekosistem, bukan hanya satu meja atau satu instansi.
BPS memiliki tanggung jawab besar dalam aspek metodologi, pengolahan, integrasi, pemeringkatan, kualitas statistik, mekanisme pemutakhiran, serta penjelasan mengenai hasil yang dihasilkan.
Namun kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang menjadi sumber data juga memiliki tanggung jawab terhadap kualitas dan validitas data sektoral sesuai kewenangannya.
