Warga Sudah Isi Data, Desil Tak Berubah: Pemkab Bateng Diminta Turun ke Lapangan
INTRIK.ID, BANGKA TENGAH — Persoalan kenaikan desil yang berujung pada pencabutan bantuan sosial masih menjadi keluhan warga di Kabupaten Bangka Tengah. Di tengah imbauan agar masyarakat melakukan perbaikan data, sebagian warga mengaku sudah mencoba jalur mandiri namun perubahan data belum kunjung terjadi.
Kenaikan desil membuat sejumlah warga kehilangan bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI), hingga bantuan beras.
Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman meminta warga yang merasa datanya tidak sesuai segera menempuh jalur resmi.
“Saya minta warga yang merasa keberatan agar segera menghubungi PSM atau Penyuluh Sosial Masyarakat di desa masing-masing. Saat ini proses validasi dan perbaikan data sedang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat dan daerah,” ujar Algafry.
Space Iklan/0853-1197-2121
Ia menegaskan Pemkab Bangka Tengah akan mengawal proses tersebut agar masyarakat yang memang memenuhi kriteria tidak kehilangan hak atas bantuan.
Ketua DPRD Bangka Tengah Batianus juga meminta warga bersabar sembari menunggu proses perbaikan data yang dilakukan pemerintah.
“Kami di DPRD sudah menerima banyak aduan. Mohon warga menunggu. Pemerintah sedang berupaya agar data yang tidak valid bisa diperbaiki,” katanya.
Lebih dari 1.000 KK Mengalami Kenaikan Desil
Kepala Dinas Sosial Bangka Tengah menyebut terdapat lebih dari 1.000 kepala keluarga (KK) di daerah tersebut yang mengalami kenaikan desil.
Space Iklan/0853-1197-2121
Menurutnya, proses penanganan masih dilakukan secara bertahap melalui para penyuluh. Warga juga disebut dapat melakukan perubahan data secara mandiri melalui kanal resmi DTSEN.
Namun, bagi sebagian warga, persoalan tidak selesai hanya dengan mengisi data secara daring.
Rian (36), warga Arung Dalam, mengaku telah mencoba membantu tetangganya melakukan pengisian data mandiri. Namun, hingga kini status desilnya disebut belum berubah.
“Saya sudah coba isi data mandiri tetangga saya lewat website. Tapi sampai sekarang desilnya tetap tidak berubah. Jadi percuma kalau hanya disuruh nunggu dan isi online,” kata Rian.
Ia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan proses administratif, tetapi juga melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi warga di lapangan.
“Turunlah ke lapangan, telusuri dengan baik. Datangi rumah-rumah warga seperti Ibu Siah itu. Biar tahu kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekadar perubahan angka dalam sistem. Kenaikan desil dapat berdampak langsung terhadap akses mereka terhadap berbagai program bantuan sosial.
Karena itu, warga berharap proses validasi dan pendataan ulang dapat dipercepat, terutama terhadap masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak berubah tetapi status desilnya justru meningkat.
Mungkin Suka Ini juga:
