Siti Haryatih
Mahasiswa Akuntansi Universitas Bangka Belitung
Di tengah upaya pemerintah menjamin akses air bersih yang layak dan aman bagi masyarakat, efisiensi dana pengelolaan menjadi hal krusial yang patut dikaji. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri masih menghadapi tantangan dalam penyediaan air bersih, meskipun capaian sanitasi udara layak sudah menyentuh angka 93,21% di tahun 2023. Pertanyaannya, apakah dana yang telah digelontorkan selama ini telah digunakan secara optimal? Di sinilah akuntansi pertanggungjawaban dan efektivitas pengendalian manajemen memainkan peran penting.
Berdasarkan data yang dihimpun, akses sanitasi aman di Bangka Belitung baru mencapai 6,12%, jauh dari target nasional 15% pada 2024. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam capaian program sanitasi dan pengelolaan air bersih. Padahal, program revitalisasi jaringan air bersih terus digalakkan, termasuk dengan rencana pengolahan air minum berbasis teknologi dan pembangunan infrastruktur berskala besar. Namun efektivitas dan efisiensi pengendalian manajemen keuangan masih menjadi tanda tanya besar. Apakah alokasi dana benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat?
Dalam perspektif akuntansi pertanggungjawaban, penting untuk mengukur kinerja anggaran publik tidak hanya dari sisi realisasi anggaran, tetapi juga dari capaian hasilnya. Ketika investasi besar dilakukan pada sektor air bersih, maka transparansi dan efisiensi penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang jujur dan sistem pengendalian manajemen yang ketat. Misalnya, dalam studi kasus yang dilakukan pada satuan kerja pengelolaan air minum di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Babel, ditemukan bahwa efektivitas belum sepenuhnya tercapai akibat lemahnya sistem monitoring dan evaluasi anggaran.
Solusi ke depan perlu mengarah pada penguatan sistem akuntansi sektor publik yang lebih transparan dan berbasis hasil (result-based budgeting). Pemerintah daerah harus melibatkan teknologi pengawasan real-time, audit internal yang rutin, dan keterbukaan data publik dalam tiap proses pengadaan dan pengelolaan anggaran air bersih. Selain itu, upaya kolaboratif antara BUMD, sektor swasta, dan masyarakat perlu difokuskan pada efisiensi distribusi dan pemanfaatan dana secara cerdas, seperti melalui model Public-Private Partnership yang diawasi dengan sistem kontrol akuntansi yang ketat.
Efisiensi dana pengelolaan air bersih bukan sekadar persoalan teknis, tapi juga menyangkut hak dasar masyarakat dan tanggung jawab moral pemerintah. Dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang kuat dan pengendalian manajemen yang akurat, Bangka Belitung bukan hanya bisa mencapai swasembada air bersih, tetapi juga membuka jalan untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Sebab air bersih bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga keadilan dalam pengelolaannya.
