Lebih dari 1,5 Juta Sertifikat Tanah Diserahkan ke Masyarakat se-Indonesia

INTRIK.ID, PANGKALPINANG – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dari Istana Negara menyerahkan sertifikat tanah milik rakyat di seluruh Indonesia sebanyak 1.552.000 pada tahun 2022, dengan harapan sertifikat tersebut dapat meningkatkan perekonomian rakyat, Kamis (1/12/22).

Penyerahan sertifikat tanah rakyat ini diserahkan secara simbolis dan kegiatan ini diikuti seluruh provinsi di Indonesia secara virtual. Dalam kesempatan ini.

“Hari ini saya senang karena sebanyak 1.552.000 sertifikat di seluruh indonesia dapat dibagikan dan sertifikat ini sebagai bukti hukum hak kepemilikan tanah,” ujar presiden.

Presiden Jokowi mengatakan, di tahun 2015 masyakat Indonesia yang baru memiliki sertifikat tanah hanya sekitar 80 juta lebih. Tak heran, jika masyarakat banyak sekali yang belum memiliki sertifikat tanah, sehingga sering terjadi sengketa tanah. Presiden bersyukur, karena sisa tanah yang belum bersertifikat hanya 25 juta bidang tanah saja, yang mana ini ditargetkan akan terselesaikan pada tahun 2025 mendatang.

Baca juga:

Dinamika Tambang Memanas, MUI Babel Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi

“Kalau tanah masyarakat di seluruh Indonesia sudah berserfikat semua, saya yakin tidak ada lagi terjadi konflik terkait tanah di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin pun hadir dalam penyerahan sertifikat yang di selenggarakan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Babel yang berlangsung di Soll Marina Hotel.

Ia mengucapkan terimakasih kepada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kep. Babel beserta jajaran di kabupaten/kota se-babel karena telah mewujudkan harapan masyarakat untuk memiliki sertifikat atas bidang tanah milik mereka.

Baca juga:

Almaster Tegaskan Bukan Anti-PT TIMAH, Kritik untuk Mengawal Tata Kelola

Untuk itu, dirinya berharap sertifikat tanah tersebut kiranya dapat memberikan manfaat serta meningkatkan tarap hidup masyarakat. Selain itu, ia berpesan agar masyarakat dapat memanfaatkan sertifikatnya untuk hal yang positif bukan sebaliknya.

“Jangan sampai sertifikat ini digunakan pada hal yang kurang produktif, tapi gunakanlah untuk pengembangan usaha,” ujarnya.

Selain itu, Ridwan Djamaluddin menegaskan kepada pemilik sertifikat tanah, bahwa milik masyarakat atas tanah tersebut sebatas tanah permukaan, untuk itu tanahnya jangan di jadikan lahan tambang, karena kekayaan alam tetaplah milik negara.

Baca juga:

Pembina KMMK Babel Dorong Pemda Beri Penghargaan Tahunan bagi Penulis dan Akademisi Lokal

Sementara Kakanwil BPN Babel Oldan Sitorus menuturkan, penyerahan sertifikat tanah masyarakat yang diserahkan pada 1 Desember 2023 ini, sebanyak 500 sertifikat dan ditargetkan pada tahun 2025 semua sertifikat di Babel dapat diselesaikan.

“Rincian sertifikat yang dibagikan hari ini, yaitu Kota Pangkalpinang 200 sertifikat, Kabupaten Bangka 150 sertifikat, dan Kabupaten Bangka Tengah 150 sertifikat,” ujarnya. (*/red)