Oleh
Dea Khofita
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Korupsi telah menjadi perkara serius di Indonesia yang dapat menghambat pembangunan dan stabilitas sosial. Salah satu wilayah yang menghadapi lonjakan besar terkait permasalahan ini adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bangka Belitung, selaku salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam sepatutnya jadi wilayah yang sanggup membagikan kemakmuran untuk masyarakatnya.
Tetapi ironisnya, tingginya korupsi di wilayah ini malah menimbulkan dana-dana yang sepatutnya digunakan buat pembangunan serta kesejahteraan warga malah mengalir ke kantong pejabat yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan korupsi yang melonjak besar di Bangka Belitung pula menghasilkan ketimpangan sosial yang terus menjadi memperparah keadaan ekonomi serta kesejahteraan warga setempat. Korupsi yang terus meningkat di Bangka Belitung menunjukkann terdapatnya kelemahan dalam sistem pemerintahan serta penegakan hukum di wilayah ini.
Pemicu tingginya korupsi di Bangka Belitung dapat diakibatkan oleh bermacam aspek, seperti sistem politik yang lemah, elit politik yang kurang transparan, penyelewengan oleh para petinggi desa, lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap aksi korupsi khususnya di wilayah-wilayah kecil juga dapat menjadi aspek utama yang menyebabkan jumlah pelaku korupsi terus meningkat.
Tidak hanya itu, minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan serta anggaran wilayah ikut menjadi salah satu penyebab meningkatnya korupsi di Bangka Belitung.
Untuk menanggulangi permasalahan korupsi yang terus melonjak besar di Bangka Belitung, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan seperti menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi seperti menggunakan layanan peradilan elektronik yang dapat membantu untuk mengakses data hukum secara online. Layanan peradilan elektronik, atau e-court, dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi hukum.
E-Court memungkinkan semua proses perkara dilakukan secara elektronik, sehingga semua dokumen dan kegiatan dapat direkam dan dipantau secara online. Hal ini meningkatkan transparansi dalam proses peradilan E-court memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk menyediakan layanan administrasi peradilan secara elektronik. Beberapa fitur yang dapat di akses seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan akses putusan. Di samping itu warga juga di harapkan harus mulai aktif serta kritis dalam mengawasi sikap pemerintah lewat diskusi publik serta demonstrasi.
Tidak hanya itu terdapatnya penegak hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu serta mengaitkan seluruh pihak yang ikut serta dan peningkatan pemahaman tentang anti korupsi harus mulai ditanamkan sejak dini lewat pembelajaran serta sosialisasi kepada warga supaya mereka tidak jadi bagian dari mata rantai korupsi.
Dengan langkah- langkah preventif serta represif yang terintegrasi dengan baik, diharapkan dapat mengurangi korupsi di Bangka Belitung sehingga pembangunan serta kesejahteraan warga bisa berjalan dengan lebih adil serta menyeluruh. Karena dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, warga, serta seluruh pihak terkait, pergantian nyata dalam penindakan korupsi di Bangka Belitung dapat terwujud.
