Fraksi PDIP tidak Setuju adanya, Pemotongon TPP & Gaji Honorer Pemkab Bangka

BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Bangka tidak menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna. Rapat tersebut membahas rasionalisasi anggaran diantaranya Pemangkasan TPP dan pemotongan gaji honorer.

Menyikapi hal tersebut Jumadi selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap, bahwa pihaknya tidak menyetujui dan tidak sepakat adanya rasionalisasi anggaran terhadap pemangkasan atau pemotongan tenaga honor dilingkungan Pemkab Bangka.

Menurut Jumadi usai mengikuti rapat paripurna jika terjadi pemotongan berdampak pada kinerja ASN dan Honorer.

“Saya menilai dengan adanya rasionalisasi anggaran ini akan berdampak pada kesejahteraan ASN maupun honorer dan akan berimbas pada kinerja mereka. Dan ini juga akan berdampak pada perekonomian secara umum di Kabupaten Bangka,” ungkapnya.

Baca juga:

Ada Fitur Tambahan, APDESI Bangka Gelar Bimtek Siskeudes Versi 2.0.9

Jumadi meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka lebih maksimal dan serius lagi dalam upaya meningkatkan merealisasikan pendapatan asli daerah.

“Dari capaian tersebut maka kami memandang PJ Bupati, Tim TAPD, dan OPD teknis tidak serius dalam meningkatkan PAD Pemkab Bangka tahun 2024. Dan kami minta PJ Bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD teknis terkait,” pintanya.

Lebih lanjut Jumadi meminta kepada PJ Bupati Bangka untuk memberi laporan mingguan kepada DPRD, agar terlihat grafik progres realisasi PAD. Dari sisi itu akan tergambar kelemahan SDM, potensi-potensi PAD dan kendala yang ada di lapangan.

Baca juga:

Didampingi Kejati Babel, PT Timah dan Pemkab Bangka Sepakati Pemanfaatan Lahan Bersama di Kawasan Jelitik

“Saya juga meminta PJ Bupati agar memberikan data base yang jelas dan kongkrit terkait jumlah non ASN BKN. Karena kami mendapatkan data yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan antara data BKSDM dan data dari Setda Bangka. Maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan, memberi waktu sampai akhir September untuk menyiapkan validasi data terkait jumlah non ASN. Untuk saat ini, kami jelas menolak dan tidak sepakat rasionalisasi pemotongan gaji honor dan TPP ASN,” Tutupnya.