Pemkab Karimun Sentil Program PPM: Jangan Berhenti Saat Bantuan Diserahkan
INTRIK.ID, KARIMUN — Program pemberdayaan masyarakat dinilai tidak cukup hanya dengan menyerahkan bantuan. Pemerintah Kabupaten Karimun meminta setiap program memiliki target yang jelas dan bisa diukur, sehingga manfaatnya benar-benar terasa hingga masyarakat menjadi mandiri.
Pesan itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, H. Muhammad Isnaini, dalam konsultasi publik pembaruan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Timah (Persero) Tbk di Gedung Nasional Karimun, Kamis (3/9/2026).
Menurut Isnaini, program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) ke depan harus diarahkan pada sektor yang memberikan dampak langsung, seperti pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan bantuan bibit maupun pupuk kepada petani. Menurutnya, keberhasilan program tidak boleh diukur dari ada atau tidaknya barang yang diserahkan.
Space Iklan/0853-1197-2121
Baca juga:
“Setiap bantuan yang diberikan harus memiliki target akhir atau ending yang jelas. Jangan sekadar program selesai setelah barang diserahkan,” ujarnya.
Ia mendorong adanya evaluasi secara berkala, misalnya dalam rentang enam bulan hingga satu tahun. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah bantuan tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan dan kemandirian penerima manfaat.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat agar mereka mampu mandiri dalam membiayai pendidikan dan kesehatan keluarganya,” katanya.
Program Perusahaan Harus Nyambung dengan Pemda
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum konsultasi publik yang melibatkan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat serta kelompok penerima manfaat program PPM PT Timah.
Space Iklan/0853-1197-2121
Isnaini menilai program perusahaan perlu diselaraskan dengan rencana pembangunan pemerintah daerah agar bantuan dan pemberdayaan yang dilakukan dapat mengisi kebutuhan masyarakat, bukan justru berjalan sendiri atau tumpang tindih dengan program pemerintah.
“Penting adanya sinkronisasi antara program CSR PT Timah dengan rencana pembangunan daerah agar tidak terjadi overlapping kegiatan,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi PT Timah dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terus diperkuat untuk memastikan setiap rencana program sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
RIPPM Diselaraskan dengan Arah Pembangunan
Staf Ahli Perencana Utama Baperlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadillah, mengatakan pembaruan RIPPM PT Timah juga perlu mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Setiap rencana kebijakan yang dibuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, kita berharap menyatu dengan rencana kebijakan RPJMD provinsi maupun kabupaten kota,” kata Arif.
Ia menyebut sejumlah isu strategis yang dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program PPM, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi berbasis maritim, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pelayanan publik, pelestarian budaya, infrastruktur, perubahan iklim serta lingkungan.
Menurutnya, kehadiran PT Timah di Kabupaten Karimun diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Memang hadirnya PT Timah ini kita harapkan mendorong dan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun pada khususnya, karena berada di wilayah Kabupaten Karimun,” ujarnya.
Pembaruan RIPPM tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan daftar program, tetapi juga arah pemberdayaan yang memiliki target, ukuran keberhasilan dan keberlanjutan.
Dengan begitu, ukuran keberhasilan program bukan sekadar berapa banyak bantuan yang keluar, tetapi sejauh mana kehidupan penerima manfaat berubah setelah program berjalan.(*)
Sumber: PT Timah Tbk
Mungkin Suka Ini juga:
