RIPPM PT Timah Dibahas Bersama Pemkab Meranti, Program TJSL Diminta Tak Sekadar Bagi Bantuan

INTRIK.ID, KEPULAUAN MERANTI — Program tanggung jawab sosial perusahaan idealnya tidak berhenti pada pembagian bantuan. Prinsip itulah yang coba diperkuat PT Timah (Persero) Tbk melalui pembahasan dan pembaruan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di wilayah operasionalnya.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, penyusunan RIPPM dibahas bersama pemerintah daerah, perwakilan Dinas ESDM Provinsi Riau, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pembahasan berlangsung di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (1/9/2026).

Forum tersebut menjadi ruang untuk melihat kembali kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi program pemberdayaan yang telah dan akan dijalankan. Tujuannya agar program TJSL PT Timah lebih tepat sasaran, terukur dan memiliki dampak jangka panjang.

Baca juga:

Portesa Cup 2 Diikuti 72 Tim, PT Timah Dukung Gairah Sepak Bola dan UMKM di Meranti

Bukan hanya soal apa yang bisa diberikan perusahaan, tetapi juga apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Dari Infrastruktur hingga Nelayan dan UMKM

Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam pembahasan RIPPM. Mulai dari pembangunan dan peningkatan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan nelayan dan UMKM, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial budaya, hingga mitigasi dan penanggulangan bencana.

Kebutuhan tersebut dibahas bersama karena setiap wilayah memiliki persoalan dan potensi yang berbeda.

Baca juga:

Setengah Abad PT Timah, 235 Kantong Darah Dikumpulkan di Pangkalpinang

Dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat sejak tahap perencanaan, program diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi dapat diarahkan untuk menyelesaikan persoalan sekaligus membuka peluang bagi masyarakat agar lebih mandiri.

Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, menyambut baik langkah PT Timah yang membuka ruang komunikasi dalam proses penyusunan dan pembaruan RIPPM.

“Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada PT Timah Tbk yang terus membuka ruang komunikasi serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyusunan RIPPM. Kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat secara langsung, melihat persoalan di lapangan, dan merancang langkah pemberdayaan yang menciptakan kemandirian,” ujar Bupati.

Baca juga:

Gerakan Pemuda Peduli Kumpulkan Rp4,07 Juta untuk Korban Bencana NTT Flores

Kecamatan Rangsang Jadi Perhatian

Menurutnya, keberadaan PT Timah di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Kecamatan Rangsang, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

Sejumlah kebutuhan strategis turut disampaikan, di antaranya dukungan terhadap infrastruktur jalan, penguatan ekonomi nelayan dan pelaku UMKM, serta sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Persoalan tersebut menjadi penting karena pembangunan masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan ekonomi, tetapi juga dukungan terhadap akses, penghidupan, lingkungan dan ketahanan masyarakat menghadapi berbagai persoalan.

Pemerintah daerah pun berharap komunikasi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat tidak berhenti pada forum pembahasan, melainkan berlanjut hingga tahap pelaksanaan dan evaluasi.

TJSL Didorong Berujung Kemandirian

Melalui pembaruan RIPPM, PT Timah berupaya menyelaraskan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan kondisi serta kebutuhan warga di sekitar wilayah operasional.

Pendekatan tersebut diharapkan membuat TJSL tidak hanya identik dengan bantuan jangka pendek, tetapi menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemandirian masyarakat.

Selain penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian. Aspek lingkungan serta sosial budaya turut dimasukkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan berdampingan dengan kehidupan masyarakat setempat.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal menjadi salah satu kunci agar program yang dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dengan pembahasan RIPPM yang dilakukan secara berkala, rencana pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi di lapangan.

Sebelumnya, PT Timah juga telah melaksanakan pembahasan RIPPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program pemberdayaan bukan semata berapa banyak bantuan yang disalurkan, melainkan seberapa jauh masyarakat mampu tumbuh lebih kuat, mandiri dan memiliki daya tahan setelah program tersebut dijalankan. (*)

Sumber: PT Timah Tbk