Scroll untuk baca artikel
Bangka Tengah

Bangka Tengah Raih WTP Keenam Secara Beruntun

202
×

Bangka Tengah Raih WTP Keenam Secara Beruntun

Sebarkan artikel ini
IMG 20221021 WA0004
Foto: Sekda Bangka Tengah, Sugianto saat menerima plakat penghargaan. (Ist)

INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menerima penghargaan atas dicapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penghargaan ini merupakan yang keenam kali berturut-turut sejak 2016 lalu.

Plakat dan piagam penghargaan ini diterima oleh Sekretaris Daerah Bangka Tengah, Sugianto yang diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Bangka Belitung (DPJb), Edih Mulyadi di Ruang Rapat Pasir Padi Kantor Gubernur Bangka Belitung, Jumat (21/10/2022).

Sugianto mengungkapkan pencapaian prestasi ini merupakan upaya dari semua pihak di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang terus bekerjasama untuk mewujudkan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Kita bersyukur hari ini bahwa kita mendapatkan penghargaan, yakni capaian WTP 6 kali berturut-turut. Ini berkat kerjasama semua pihak dan juga OPD sehingga terwujdu kebersamaan dan kekompakan untuk terus menciptakan pengelolaan keuangan yang semakin baik,” jelas Sugianto.

Sementara itu, Kakanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edih Mulyadi dalam laporannya mengatakan, ini adalah perwujudan atas upaya meningkatkan kepedulian atau awareness semua pihak, terkait akuntabilitas keuangan dan kinerja, yang dilakukan selama tahun 2021 secara khusus dan juga tahun-tahun mendatang.

“Melalui kegiatan ini, saya harapkan dapat menjadi komitmen dan kebersamaan kita untuk terus bersinergi dalam mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang semakin baik. Salah satu wujudnya adalah, opini BPK yang tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian,” jelasnya.

Selain itu juga dilakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan narasumber dari DJPK Kementerian Keuangan, Imaddudin.(*/Erwin)