
INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel) Pahlivi Syahrun soroti pembangunan gudang ilegal di kawasan Merbuk-Punguk-Kenari.
Ia menilai, pemerintah kabupaten Bangka Tengah tidak bertanggungjawab atas wilayah yang sudah diberikan PT kobatin kepada pemerintah daerah Bangka Tengah untuk dikelola dan dijaga.
“Wilayah itu sudah ditetapkan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayahnya. Artinya pemda mengakui bahwa itu aset mereka. Artinya, kewajiban mereka adalah menjaga dan mengelola wilayah tersebut. Namun sampai detik ini mereka tidak bertanggungjawab atas apa yang terjadi disana,” ungkapnya di Koba, Senin (29/12/2025).
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah itu menjelaskan, seluruh wilayah penambangan akan diserahkan daerah setelah selesainya kontraknya dari pemerintah pusat dan setelah dilakukan reklamasi.