
Menurut Rian, jalur perbaikan data yang selama ini disarankan juga belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.
Ia mengaku telah mencoba perubahan data secara mandiri serta melaporkan persoalan tersebut melalui Penyuluh Sosial Masyarakat (PSM). Namun, menurutnya, status desil belum berubah.
“Lapor PSM nunggu tiga bulan, perubahan mandiri malah nambah naik. Ini gak ada solusi. Anehnya, orang kaya dapat bantuan. Udah gak masuk akal,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah bersama DPRD Bangka Tengah tidak sekadar meminta masyarakat menunggu proses perbaikan data.
“Tolonglah Bupati, DPRD dan semuanya lakukan sesuatu. Saat ini lah kalian bisa dinas luar bahkan sampai keluar negeri untuk bantu masyarakat,” tukasnya.
Di tengah keresahan tersebut, Kepala BPS Bangka Tengah, Sigit, menegaskan bahwa kenaikan desil yang terjadi saat ini bukan disebabkan sensus yang dilakukan BPS.
“Kalau masalah desil ini nasional. Namun untuk kenaikan sendiri bukan karena sensus BPS atau yang sedang berjalan sensus ekonomi karena data itu akan dirilis di Januari 2027,” kata Sigit di Koba, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan, BPS memang mengelola dan mengolah data, tetapi proses pendataan atau sensus dapat berasal dari kementerian maupun lembaga yang berbeda.