Warga Bateng Tolak Sensus karena Desil Naik, BPS: Itu Bukan dari Kami
INTRIK.ID, BANGKA TENGAH — Kekecewaan warga terhadap kenaikan desil yang berdampak pada bantuan sosial mulai merembet ke persoalan pendataan. Sejumlah warga bahkan mengaku akan menolak sensus karena menganggap perubahan data tersebut membuat mereka kehilangan bantuan pemerintah.
Lebih dari 1.000 kepala keluarga (KK) di Bangka Tengah disebut mengalami kenaikan desil. Kondisi itu dikeluhkan karena berdampak pada status penerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Siah (62), seorang janda yang tinggal seorang diri, mengaku kecewa setelah dirinya disebut mengalami kenaikan desil meski merasa kondisi ekonominya tidak berubah.
“Saya janda, seorang diri tetapi dibilang kaya. Padahal penghasilan gak ada dan katanya pengeluaran saya dibilang lebih dari sejuta sebulan. Padahal saya aja anak biasa ngirim,” jelasnya.
Kekecewaan tersebut membuat Siah mengaku tidak bersedia kembali mengikuti kegiatan sensus atau pendataan yang dilakukan pemerintah.
“Pokoknya kalau ada sensus lagi saya akan tolak. Itu juga sudah disepakati di kampung kami,” pungkasnya.
Warga Pertanyakan Siapa yang Bertanggung Jawab
Keluhan serupa disampaikan Rian (38), yang orangtuanya mengalami kenaikan desil. Ia mempertanyakan mekanisme penanganan ketika data yang dianggap tidak sesuai berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Masyarakat mana tahu siapa yang bertanggungjawab. Kalau semua orang lepas bola panas, mending mundur sebagai pemerintah. Gak ada gunanya kalau semua dibebankan ke masyarakat,” ujarnya.
