Tiktok Shop Dilarang, Mengapa?
Adapun solusi Islam terkait masalah ini adalah:
Pertama, Islam menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam seluruh urusan rakyatnya sehingga pemerintah akan menjamin kesejahteraan rakyatnya, baik dengan mekanisme ekonomi, yaitu memudahkan seseorang untuk bekerja maupun menciptakan ekosistem bisnis yang baik. Juga dengan mekanisme nonekonomi, seperti pemberian santunan, sebab tidak semua kepala rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri.
Kedua, Islam mempersilakan perdagangan komoditas di luar kebutuhan dasar berjalan sesuai dengan mekanisme pasar sempurna. Yaitu semata karena penjual dan pembeli saling rida atas transaksi mereka.
Ketiga, negara akan sangat adaptif terhadap inovasi dan menstimulus anak bangsa untuk terus menjadi yang terdepan dalam inovasinya. Dengan demikian, platform digital, baik media sosial ataupun e-commerce, ciptaan anak bangsa tidak akan kalah bersaing dengan milik asing.
Keempat, negara memiliki regulasi yang sesuai dengan syariat dan memihak rakyat. Misalnya larangan ghabn fahisy, yaitu penipuan dengan cara menaikkan atau menurunkan harga barang secara keji (jauh dari harga pasar). Predatory pricing adalah praktik yang mirip dengan ghabn fahisy sehingga pelakunya harus ditindak dan diberi sanksi.
Kebijakan larangan berjualan di TikTok tidak akan berpengaruh terhadap kesejahteraan UMKM sebab hal tersebut hanyalah inovasi yang seharusnya disambut dengan regulasi yang memihak pada rakyat. Seharusnya pemerintah fokus memperbaiki ekosistem bisnis agar UMKM lokal mampu bersaing.
Namun demikian, sistem pemerintahan yang mengandalkan swasta dalam mengurusi urusan umat tidak akan mampu menyelesaikannya. Hanya Islam yang telah terbukti mampu menyejahterakan umat dan terdepan dalam teknologi. (muslimahnews.net, 12/10/2023)
