Survei IndexMundi: Polri Peringkat Tertinggi Persepsi Korupsi di ASEAN, Apa Maknanya?
INTRIK.ID, JAKARTA – Hasil Police Corruption Perceptions Index yang dirilis IndexMundi Global Surveys menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi kepolisian dengan tingkat persepsi korupsi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dalam pemeringkatan global, Indonesia berada di posisi ke-18 dunia dengan skor 7,56 pada skala 0 hingga 10, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan persepsi korupsi yang lebih besar.
Temuan tersebut langsung menjadi sorotan publik karena Indonesia berada di atas negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan tabel IndexMundi, Thailand berada di peringkat ke-24 dunia dengan skor 7,40, disusul Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Sementara itu, Singapura menjadi negara dengan tingkat persepsi korupsi kepolisian terendah di kawasan dengan skor sekitar 2,10.
Meski demikian, hasil survei ini tidak berarti Polri dinyatakan sebagai institusi yang paling korup berdasarkan putusan hukum. IndexMundi menjelaskan bahwa Police Corruption Perceptions Index merupakan ukuran persepsi masyarakat terhadap besarnya masalah korupsi di institusi kepolisian di negara masing-masing. Responden menjawab pertanyaan, “Seberapa besar masalah korupsi di kepolisian di negara tempat Anda tinggal?” sehingga indeks ini mengukur persepsi, bukan jumlah perkara korupsi yang terbukti.
Aspek metodologi juga menjadi perhatian. Survei ini dilakukan secara daring dan bersifat sukarela (voluntary online survey), sehingga tidak menggunakan sampel nasional yang mewakili seluruh populasi. Karena itu, hasilnya perlu dibaca sebagai gambaran persepsi publik, bukan sebagai ukuran resmi tingkat korupsi suatu institusi. Sejumlah pengamat mengingatkan agar hasil survei ini tidak disamakan dengan indikator korupsi resmi seperti Corruption Perceptions Index (CPI) dari Transparency International.
Space Iklan/0853-1197-2121
Terlepas dari perdebatan metodologi, hasil survei tersebut kembali mengangkat isu kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggota Polri, mulai dari dugaan pemerasan, pungutan liar, hingga penyalahgunaan wewenang, kerap menjadi perhatian masyarakat dan dinilai memengaruhi persepsi publik terhadap institusi kepolisian. Persepsi tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi seluruh anggota Polri, tetapi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Di sisi lain, Polri terus menyatakan telah menjalankan berbagai program reformasi kelembagaan, termasuk penguatan pengawasan internal, digitalisasi layanan publik, penegakan kode etik, dan pemberian sanksi terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum maupun disiplin. Upaya tersebut disebut sebagai bagian dari transformasi menuju institusi yang lebih profesional dan transparan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Mabes Polri yang secara khusus menanggapi hasil Police Corruption Perceptions Index versi IndexMundi tersebut. Namun, hasil survei ini diperkirakan akan kembali memicu diskusi mengenai efektivitas reformasi kepolisian dan pentingnya peningkatan akuntabilitas untuk memperkuat kepercayaan publik.
Space Iklan/0853-1197-2121
Mungkin Suka Ini juga:
