2.500 Pelajar di Desa Perlang Belum Nikmati MBG, APDESI Minta BGN Dievaluasi
INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi dan perombakan jajaran di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat dukungan dari daerah. Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka Tengah, Yani Basaroni, menilai langkah tersebut penting untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Menurut pria yang akrab disapa Roni itu, setelah berjalan sekitar tujuh bulan, program unggulan pemerintah pusat itu masih menyisakan pekerjaan rumah, khususnya terkait pemerataan distribusi penerima manfaat di wilayah pedesaan.
“Wajar jika Pak Prabowo melakukan evaluasi. Program MBG sudah berjalan tujuh bulan, tetapi masih ada ribuan warga dan pelajar di wilayah pedesaan yang belum merasakan manfaatnya, termasuk di Kabupaten Bangka Tengah,” kata Yani Basaroni saat ditemui di Koba, Rabu (3/6/2026).
Roni yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Perlang mengungkapkan, hingga saat ini desanya belum menjadi sasaran program MBG meski memiliki jumlah penerima manfaat yang cukup besar.
Space Iklan/0853-1197-2121
Padahal, Desa Perlang merupakan salah satu desa dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah desa, terdapat lima Sekolah Dasar (SD), empat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), lima Posyandu, satu Pondok Pesantren, serta satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang melayani wilayah sekitar.
“Lebih dari 2.500 pelajar belum mendapatkan manfaat program MBG. Pertanyaannya, apakah pengurus BGN di Bangka Belitung, khususnya wilayah Bangka Tengah, mengetahui kondisi ini atau tidak?” ujarnya.
Menurut Roni, pemerintah desa selama ini justru menyambut baik program MBG dan berharap program tersebut segera menjangkau masyarakat di wilayahnya.
“Kami tidak pernah menolak program MBG. Justru kami sangat menunggu kehadirannya karena manfaatnya sangat besar bagi anak-anak dan masyarakat,” tegasnya.
Space Iklan/0853-1197-2121
Ia menilai, evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat sebaiknya tidak hanya menyasar jajaran pimpinan di tingkat nasional, tetapi juga mencakup pelaksanaan program di daerah agar berbagai kendala yang menyebabkan belum meratanya distribusi program dapat diketahui secara jelas.
“Momentum evaluasi ini harus menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program di lapangan. Jika ada hambatan, harus dicari solusinya agar program ini benar-benar tepat sasaran dan dirasakan seluruh masyarakat,” katanya.
Baca juga:
DPC APDESI Bangka Tengah berharap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan dapat berjalan lebih proporsional, profesional, dan menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali.
“Harapan kami, pengurus BGN dapat melaksanakan program MBG secara proporsional dan profesional sehingga seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang berada di desa-desa, mendapatkan hak yang sama,” pungkasnya.
Mungkin Suka Ini juga:
