
INTRIK.ID, JAKARTA – Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka Tengah, Yani Basaroni, mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang diduga tidak mematuhi ketetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Desakan tersebut disampaikan setelah pihaknya bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan koordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI terkait anjloknya harga sawit di Bangka Tengah yang disebut-sebut menjadi yang terendah di Indonesia.
Menurut pria yang didapat Roni itu, alasan sejumlah PKS yang mengaitkan penurunan harga TBS dengan ketidakpastian harga global maupun rencana kebijakan ekspor satu pintu (single window) yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto, tidak memiliki dasar yang kuat.
“Itu hoaks, tidak benar apa yang mereka sampaikan. Hal ini sudah kami tanyakan langsung ke Dirjen Perkebunan bersama DPRD Bangka Belitung yang dipimpin langsung oleh Pak Didit Srigusjaya,” kata Yani Basaroni, Jumat (5/6/2026).
Roni menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihak Direktorat Jenderal Perkebunan menegaskan bahwa tidak terjadi penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia yang dapat dijadikan alasan untuk memangkas harga pembelian TBS petani.
Bahkan, menurutnya, rencana kebijakan ekspor satu pintu yang sempat dijadikan dalih oleh sebagian PKS juga tidak berkaitan langsung dengan penurunan harga sawit di tingkat petani.