Ketua DKP PWI Babel : Sekretaris Justru Menghambat Organisasi

    Caption : Ketua PWI Babel Mohammad Fathurrakhman, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkifli Gani Ottoh, Ketua DKP PWI Babel Replianto

    PANGKALPINANG. INTRIK.ID – Menanggapi polemik didalam tubuh organisasi PWI Babel, adanya dugaan pemalsuan tanda tangan oleh wakil sekretaris. Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) periode 2022-2027, yang juga pernah menjabat Sekretaris PWI Babel selama dua periode, Replianto, menilai Sekretaris adalah motor organisasi, kalau tidak bekerja maka matilah organisasi.

    “Jadi agar PWI tidak mati, maka langkah ketua dan wakil sekretaris menandatangi surat untuk kepentingan organisasi adalah sudah benar,” kata Replianto.

    Apalagi jika seandainya Sekretaris sulit ditemui atau dihubungi atau bahkan tidak melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris.

    “Kalau penyebab terakhir yang terjadi maka sekretaris yang justru menghambat jalannya organisasi,” ujarnya.

    Space Iklan/0853-1197-2121

    Ketua terpilih PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2022-2027, Mohammad Fathurrakhman alias Boy menyebutkan, berkas ditandatangani mantan Sekretaris I PWI Babel adalah berkas internal organisasi.

    “Tanda tangan yang dilakukan wakil sekretaris itu sah dan tidak melanggar aturan organisasi sesuai dengan PD-PRT PWI, Berkas tersebut untuk internal organisasi,” kata Boy, Minggu malam, 17 April 2022.

    Lebih jauh dikatakan Boy, berkas yang ditanda tangani tersebut adalah berkas internal organisasi bukan untuk keluar.

    “Tidak ada kerugian materil dalam hal penandatanganan berkas PWI tersebut seperti yang dilaporkan,” tandasnya.

    Space Iklan/0853-1197-2121
    Mungkin Suka Ini juga:
    Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Agustu Harap BEKISAH Dilaksanakan Tiap Tiga Bulan

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Agustu Harap BEKISAH Dilaksanakan Tiap Tiga Bulan

    PMI Pangkalpinang Butuh 50 Kantong Darah Tiap Hari

    PMI Pangkalpinang Butuh 50 Kantong Darah Tiap Hari

    Modus Operandi Penggelapan Pajak Daerah

    Modus Operandi Penggelapan Pajak Daerah

    60 Sekolah di Pangkalpinang dapat Bantuan Pusat

    60 Sekolah di Pangkalpinang dapat Bantuan Pusat

    Tak Ada Motor Sampah jadi Kendala

    Tak Ada Motor Sampah jadi Kendala

    50 Persen Rumah di Pangkalpinang Tak Ada PBB

    50 Persen Rumah di Pangkalpinang Tak Ada PBB