Kebun Karetnya Ditebang Pengadilan Negeri, Abong Siapkan Perlawanan

MERAWANG, INTRIK.ID — Proses eksekusi pengosongan lahan di kawasan Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Bangka oleh Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat mendapat perlawanan dari Abong, Selasa (16/3/2021).

Abong beserta keluarganya tidak terima atas eksekusi tersebut karena memiliki Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SK HUAT) asli dari kecamatan setempat.

“Kami kesini minta keadilan, tidak mungkin SK HUAT asli tahun 2006 bisa kalah sama peta yang kami duga bodong dan palsu itu. Kami sudah 60 tahun disini, kami juga bayar PBB, masa tiba-tiba muncul peta itu,” ungkapnya.

Abong mengaku bahwa lahan seluas 7.340 meter persegi tersebut adalah milik orangtuanya yakni Rosmini yang kemudian diwariskan kepada pihaknya. 

Baca juga:

Guru Sering Berhadapan Dengan Hukum, Gandeng PGRI Bangka YLBH LSS Siap Berikan Perlindungan

Keteganganpun sempat terjadi antara Abing dengan pihak pengadilan saat pohon karet yang ada hendak ditebangi.

“Kalau sudah ditebang, lalu kami ajukan perlawanan, ternyata kami menang, apakah karet ini bisa tumbuh lagi pak?,” tanya Abong kepada petugas. 

Ia sendiri akan tetap melakukan perlawanan untuk mengambil lagi tanahnya.

Baca juga:

Modus Operandi Penggelapan Pajak Daerah

“Kami akan konsultasi ke pengacara, terkait langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya,” tutup Abong.

Petugas aksekusi dari PN Sungailiat, Muhammad Adhli mengatakan eksekusi itu dilakukan berdasarkan putusan Ketua PN Sungailiat.

“Kami tidak mau menanggapi, karena ini sudah putus. Dasar eksekusi putusan Ketua Pengadilan. Kami hanya menjalankan putusan untuk pengosongan lahan sengketa. Dasarnya kami gak tau, karena bukan kewenangan kami. Surat tanah yang diduga kuat palsu atau bodong ada di kantor (PN Sungailiat). Silahkan kalau keberatan ajukan perlawanan,” ujarnya.

Baca juga:

Tim Inisiator Sampaikan Hasil Diskusi Publik Kepada Kejari Bangka

Meskipun begitu, pihak PN Sungailiat tetap melakukan eksekusi tersebut.

Sementara itu, Camat Merawang, Jaelani mengaku tidak mengetahui soal asal usul surat yang dimiliki Abong. 

“Kita juga baru bertugas disini, jadi kalau sejarah surat itu karena persidangannya sudah lama, kita mengawasi proses eksekusi yang sudah diputuskan pihak Pengadilan tertanggal 24 Februari 2021,” katanya.

Terpantau, proses eksekusi lahan itu disaksikan ratusan warga sekitar. Sejumlah aparat kepolisian tampak berjaga-jaga mengamankan lokasi dan proses eksekusi.(int)