Kades se-Bangka Tengah Datangi PT Timah, Desak IUP Mangkrak Segera Dipangkas
INTRIK.ID, BABEL — Persoalan tumpang tindih lahan kembali menjadi perhatian sejumlah kepala desa di Kabupaten Bangka Tengah. Mereka mendatangi kantor PT Timah Tbk untuk meminta perusahaan segera melakukan inventarisasi sekaligus penciutan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah tidak produktif.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat, khususnya petani, tidak terus menghadapi ketidakpastian saat mengelola lahan yang selama ini mereka manfaatkan.
Ketua DPC APDESI Bangka Tengah, Yani Basaroni, mengatakan kedatangan para kepala desa merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang selama ini kerap meminta pemerintah desa menerbitkan surat kepemilikan atau keterangan tanah.
Namun, persoalan muncul ketika lahan yang dikelola warga ternyata masih berada dalam kawasan IUP PT Timah.
Space Iklan/0853-1197-2121
“Kedatangan kami kemarin ke PT Timah menindaklanjuti aspirasi para kepala desa yang sering kali diminta warga untuk membuat surat kepemilikan tanah, padahal lahan tersebut masuk dalam kawasan IUP,” ujar Yani, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak akan selesai apabila kawasan IUP yang sudah tidak produktif dibiarkan tanpa kejelasan.
Terlebih, kata dia, terdapat lahan yang masuk dalam kawasan Area Penggunaan Lain (APL) dan selama ini telah dimanfaatkan masyarakat sebagai perkebunan maupun lahan pertanian.
“Jangan didiamkan terus-menerus, hingga petani resah dan ada beberapa kepala desa didesak untuk membuat surat keterangan tanah. Namun, terkendala karena masuk dalam kawasan IUP,” ungkapnya.
Space Iklan/0853-1197-2121
Yani menilai, inventarisasi dan penciutan IUP non-produktif bukan hanya menyangkut kepentingan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan efisiensi pengelolaan sumber daya dan kepentingan negara.
Menurutnya, keberadaan IUP yang tidak lagi produktif namun tetap memiliki luasan cukup besar berpotensi menimbulkan persoalan berkepanjangan di lapangan.
Baca juga:
“Kalau dibiarkan, negara rugi, rakyat pun rugi,” tegasnya.
PT Timah Janji Inventarisasi IUP Non-Produktif
Dalam pertemuan tersebut, menurut Yani, pihak PT Timah menyatakan akan berupaya melakukan inventarisasi terhadap IUP yang sudah tidak produktif untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui proses penciutan sesuai ketentuan.
Pihak perusahaan juga disebut telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dalam rangka sinkronisasi tata ruang wilayah.
“Sinkronisasi tata ruang wilayah juga sudah dikoordinasikan mereka ke instansi terkait,” imbuh Yani.
Ia berharap proses tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret sehingga masyarakat memperoleh kepastian dalam memanfaatkan lahan.
Selain persoalan IUP, para kepala desa juga menyoroti kontribusi perusahaan terhadap masyarakat di wilayah pedesaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Yani meminta agar keberadaan desa-desa yang berada di sekitar wilayah kerja IUP menjadi perhatian dalam penyaluran program sosial perusahaan.
“CSR itu harus bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di pedesaan. Sebab, penambangan timah itu ada di desa, sudah sewajarnya masyarakat desa diperhatikan,” pungkasnya.
Para kepala desa berharap komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat dan PT Timah dapat terus dibuka agar persoalan lahan tidak berkembang menjadi konflik baru di tengah masyarakat.
Bagi mereka, kejelasan status lahan bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut kepastian masyarakat dalam bertani, berkebun dan mencari penghidupan.
Mungkin Suka Ini juga:
