BANGKA . SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Tidak lama lagi tepatnya Bulan November 2024 akan digelar pilkada serentak untuk memilih kepala daerah. Namun pada pilkada kali ini nampaknya agak berbeda dengan sebelumnya. Paslon kepala daerah kebanyakkan pasangan tunggal tanpa pasangan lainnya. Besar kemungkinan paslon yang sudah ditetapkan berhadapan dengan kotak kosong.
Fenomena kotak kosong juga terjadi di Kabupaten Bangka, hal tersebut mendapat komentar dari berbagai kalangam. Seperti disampaikan Koordinator Komunitas Lintas Agama (KLA) Bangka Belitung, Farhan Habib.
Menurut Farhan jika adanya gerakkan Terstruktur Sistematis Masif ( TSM ) untuk memenangkan kotak kosong berdampak pada perpanjangan masa jabatan Pj.
“Kalau kotak kosong menang, yang akan duduk kan penjabat (pj). Sedangkan kita ketahui pj ini kewenangannya terbatas, dan juga tidak paham kondisi riil sosial, geografi, dan ekonomi warga asli daerah. Kita lihat Pj Gubernur Babel sudah 3 sampai 4 kali ganti. Saking begitu tidak efektif dan efesiennya jika posisi kepala daerah dijabat oleh para pj,” imbuhnya.
Dirinya ( Farhan – red ) mencontohkan kepemimpinan Pj Bupati Bangka yang selama setahun terakhir ini dinilai gagal dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Bangka.
“Gebrakannya untuk menuntaskan masalah di Kabupaten Bangka ini hampir tidak ada. Mulai dari gagal menyelesaikan defisit APBD, hingga sampai memotong gaji honorer dan TPP ASN. Jadi di mana sisi kemanusiannya itu,” tutur Farhan dengan nada tegas.
Lebih lanjut Farhan menegaskan, mencoblos kotak kosong lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya.
mencoblos kotak kosong sama saja dengan memperpanjang hasrat kekuasaan para birokrat, yang hal itu secara perlahan dan tidak langsung akan membunuh peran demokrasi itu sendiri.
“Pj kepala daerah yang ditunjuk itu yang lobinya kuat di pusat, yang tidak tahu tentang masalah di daerah, tidak kenal masyarakat serta budaya kita. Bingung, masih meraba-raba, dan kita yang rugi nanti. Karena itu lebih baik ada pemimpin yang definitif dan berdaulat, meskipun belum sempurna, daripada tidak ada kepemimpinan sama sekali, karena mudharatnya nanti lebih besar bagi daerah,” paparnya.
Bagi Farhan memilih kotak kosong juga sama halnya dengan memberikan cek kosong kepada sosok figur yang tidak dikenal masyarakat untuk memimpin Bangka ke depan.
“Kalau kita memilih kotak kosong, istilahnya kita beri cek kosong kepada pusat untuk menunjuk pemimpin daerah kita. Iya kalau dia menguasai dan cepat belajar tentang birokasi, serta kenal budaya maupun aspirasi masyarakat kita. Tapi kalau tidak, mati lah kita,” ucapnya khawatir.
Oleh karena itu, dirinya pun turut mengajak serta menyarankan masyarakat pemilih agar memilih pemimpin yang definitif, yang memang dikenal dan dekat dengan masyarakat asli daerah.
“Pemimpin yang definitif ini suatu keharusan dan menjadi amal jariyah untuk menyelamatkan demokrasi dan daerah kita ini. Sebab pemimpin definitif kecil mudharat, tapi manfaatnya jauh lebih besar,” tutup Farhan.
