Perpanjangan HGU Kebun Sawit Syarat Utama ada Kebun Plasma, Plasma Butuh CPCL, Bupati Menetapkan CPCL Siapa Punya Peran Penting
INTRIK.ID – Secara aturan hukum di Indonesia, Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU ) perkebunan kelapa sawit tidak dapat diterbitkan tanpa memenuhi kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma) minimal 20% dari luas areal HGU yang dimohonkan. Kewajiban Kebun Plasma diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021. Pemenuhan kewajiban plasma menjadi salah satu syarat mutlak perpanjangan HGU perkebunan kelapa sawit.
Namun terdapat fleksibilitas bentuk penerapan jika ketersediaan lahan di lapangan terbatas . Pembangunan Kebun Fisik (Di Luar HGU) Jika lahan di dalam area HGU tidak memungkinkan atau sudah padat, pembangunan kebun plasma dapat dilakukan di luar areal HGU (di sekitar wilayah perkebunan). Bentuk Kemitraan Lain (Bila Lahan Tidak Tersedia). Jika lahan sekitar benar-benar tidak tersedia sama sekali, perusahaan dapat mengganti kewajiban fisik plasma dengan bentuk kegiatan usaha produktif perkebunan, seperti : Kemitraan pengolahan hasil panen (PKS). Penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi) dan bibit unggul.Penyertaan modal/saham atau sistem bagi hasil (profit sharing). Kegiatan diversifikasi usaha bagi masyarakat sekitar.
Petani yang ingin bergabung ke dalam koperasi plasma sawit tidak disyaratkan harus langsung memegang sertifikat legalitas tingkat tertinggi seperti SHM. Namun, tanah yang didaftarkan harus memiliki bukti kepemilikan/penguasaan lahan yang sah dan tidak bersengketa. Bukti Legalitas Lahan yang Diterima :Surat Keterangan Tanah (SKT) / SKGR: Surat keterangan riwayat tanah atau ganti rugi yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Surat Pengakuan Hak Adat/Ulayat: Bukti penyerahan lahan adat dari tokoh/masyarakat adat setempat kepada calon petani plasma. Dokumen Alokasi Lahan Pemerintah: Surat keputusan penetapan dari pemerintah daerah (misalnya program PIR, Transmigrasi, atau redistribusi tanah).
Lantas bagaimana syarat Utama Lahan Plasma ? Lahan plasma harus Clear and Clean yaitu Bebas dari sengketa tumpang-tindih batas tanah, klaim pihak lain, atau agunan bank . Lahan harus Sesuai Tata Ruang (RTRW) berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan bukan di kawasan hutan lindung/konservasi. Setelah itu adanya penetapan dari Pemda Setempat, Nama petani dan lokasi lahannya harus masuk ke dalam Surat Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) yang disahkan oleh Bupati/Wali Kota. Pendaftaran Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB): Terdata pada dinas yang membidangi perkebunan setempat. Muncul pertanyaan kapan SHM Diterbitkan?Sertifikasi menjadi Hak Milik justru merupakan bagian dari fasilitasi program kemitraan plasma. Setelah lahan dikonversi dan dikelola oleh Koperasi/Perusahaan Inti, sertifikasi lahan (SHM) akan diurus secara kolektif oleh perusahaan mitra bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diserahkan kepada petani plasma.
Space Iklan/0853-1197-2121
Setelah masalah lahan sudah Clear and Clean tahap selanjutnya yakni penetapan CPCL oleh Bupati. Mekanisme penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) plasma kelapa sawit dari desa bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan mencegah potensi konflik sosial. Peningkatan mekanisme ini mengacu pada regulasi Permentan No. 18/2021. Tahap Selanjutnya pembentukan Tim Identifikasi Desa dimana Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membentuk Tim Identifikasi melibatkan unsur perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok tani. Tim indentifikasi dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa untuk menjamin akuntabilitas kerja.
Mengatongi SK dari Kepala Desa langkah tim indentifikasi yakni
Pendataan dan Verifikasi LapanganVerifikasi Calon Petani (CP).Pendataan warga berbasis KTP/KK setempat dengan skala prioritas (diutamakan warga berpenghasilan rendah atau pemilik lahan yang dilepaskan ke perusahaan). Verifikasi Calon Lahan (CL): Pengukuran dan pemetaan spasial lahan calon plasma untuk memastikan lokasi berada di luar kawasan hutan dan tidak dalam sengketa legalitas. Kemudian Validasi Lewat Musyawarah Desa (Musdes ), Daftar nama dan peta lahan disahkan melalui Musdes berkaitan dengan Penetapan CPCL yang dihadiri oleh warga, Camat, serta perwakilan Dinas Perkebunan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
Hasil musyawarah desa yang dituang dalam berita acara diajukan ke Bupati secara berjenjang. Kepala Desa meneruskan berkas CPCL yang telah diverifikasi beserta Berita Acara Musdes kepada Camat. Camat memverifikasi kelengkapan berkas sebelum mengusulkan daftar tersebut kepada Bupati melalui Dinas Perkebunan/Pertanian Kabupaten untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan CPCL resmi.
Penetapan CPCL(Calon Petani Calon Lokasi / Kelompok Peserta Calon Lokasi) anggota koperasi plasma perkebunan kelapa sawit secara resmi ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota setempat melalui Surat Keputusan (SK) Bupati/Wali Kota. Proses penetapan ini melibatkan beberapa pihak dengan perannya masing-masing : Bupati Berwenang menerbitkan SK Penetapan CPCL/KPC-L sebagai legalitas hukum bagi anggota plasma penerima kebun sawit. Dinas Perkebunan / Pertanian Kabupaten: Mengkoordinasikan Tim Verifikasi untuk melakukan validasi dokumen (KTP, KK, kepemilikan lahan) serta pengecekan fisik lokasi di lapangan. Koperasi Plasma & Kepala Desa Melakukan pendataan awal, menginventarisasi calon peserta di tingkat desa, dan mengusulkan daftar nama kepada dinas terkait. Perusahaan Inti (Mitra Perkebunan): Membantu proses fasilitasi pendataan dan verifikasi bersama tim pemerintah daerah.
Space Iklan/0853-1197-2121
Persyaratan dan Berkas Pendaftaran CPCL Plasma Sawit
Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) oleh pemerintah daerah (Bupati/Wali Kota) bertujuan memastikan legalitas peserta dan status lahan penerima Plasma. Syarat Utama Peserta (Petani) Plasma : Status Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan identitas kependudukan setempat. Diutamakan masyarakat lokal yang berdomisili di sekitar lokasi perkebunan perusahaan inti. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, atau anggota DPRD/DPR. Bertindak atas nama individu/perorangan, bukan badan hukum. Terdaftar sebagai anggota resmi koperasi plasma/kemitraan setempat.
Mengapa CPCL Sangat Krusial untuk Penetapan Plasma?
Tanpa adanya dokumen CPCL yang terverifikasi, pemerintah daerah tidak dapat menerbitkan SK Penetapan Plasma. Mencegah Konflik & Salah Sasaran: Memastikan manfaat kebun plasma benar-benar diterima oleh masyarakat sekitar perkebunan dan pemilik hak ulayat/lahan yang berhak.Landasan Perjanjian Kemitraan: SK Penetapan Plasma yang bersumber dari CPCL menjadi acuan hukum dalam penandatanganan akad kemitraan antara perusahaan inti, koperasi/kelompok tani, dan pihak perbankan/pembiayaan.
Ketika berbicara kepentingan dan peran penting sesuai kewenangan, publik bisa menilai dari uraian diatas siapa yang menjadi juru kunci perpanjangan HGU? Perusahaan Perkebunan kelapa sawit butuh Perpanjangan Hak Guna Usaha ( HGU ), Syarat Utama harus ada Kebun Plasma. Kemudian kebun plasma tidak bisa dibuat tanpa ada penetapan CPCL, nah CPCL tidak sah tanpa Surat Keputusan Bupati.
Mungkin Suka Ini juga:
