Pembangunan TPTS Terganjal DPRD, Batianus: Coba Yakinkan Kami
INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – DPRD Bangka Tengah pastikan akan memberikan surat dukungan anggaran dalam pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPTS) di Koba.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus saat dikonfirmasi awak media intrik.id, Kamis (6/2/2025).
“Tentu kalau yang berhubungan dengan masyarakat anggota DPRD semuanya pasti setuju. Apalagi itu untuk kepentingan bersama, ” tegasnya.
Namun untuk persetujuan tersebut, ia mengatakan harus melewati prosedur yang baik sesuai kelembagaan dan tidak bisa langsung disetujui begitu saja.
Space Iklan/0853-1197-2121
“Dinas Lingkaran Hidup kita harus bersurat dulu secara resmi, terus kami panggil untuk paparan. Terus kita juga lihat keuangan daerah kita mampu gak merawatnya. Kalau semua proses sudah disetujui tinggal kita buat komitmen bersama baru kami tanda tangan dan itu bukan cuma saya, tapi semuanya. Jangan ujug-ujug datang ke dewan minta tanda tangan, ” ungkap Batianus.
Politisi partai Golkar itu menilai, masalah sampah memang pelik sampai saat ini. Bahkan, banyak proyek pusat yang didapat oleh pemerintah Bangka Tengah yang hanya bisa membangun tanpa bisa merawat.
“Tentu sudah banyak pembangunan dari pusat ke kita namun tidak bisa terawat. Jadi kita butuh komitmen dinas juga. Terus berapa operasionalnya, sanggup gak keuangan kita dan pastinya pengelolaan harus jelas. Kalau bisa jadi PAD jangan semerawut. Itu harus ditegaskan,” ujarnya.
“Lagian saya gak bisa setujui sendiri. Ada fraksi, ada banggar ada 30 anggota totalnya harus satu visi. Kalau memang bisa yakinkan kami mengapa tidak. Tapi kalau jadi beban mending gak usah, ” lanjutnya.
Space Iklan/0853-1197-2121
Ia mengungkapkan, DPRD akan setujui semua pembangunan apapun selama dinas terkait mampu mengelolanya dengan baik dan sesuai prosedur tanpa adanya beban untuk daerah agar efisien penggunaan anggaran.
“Intinya kami setuju kalau dinas mampu melewati semua tahapan dengan komitmen bersama. Tapi, kalau pengelolaannya tidak tepat dan jadi beban mending gak usah diambil. Jangan melihat 34 miliarnya, tapi lihat pengelolaannya seperti apa sehingga ini jadi potensi PAD dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, ” tutupnya.
