INTRIK.ID, BANGKA TENGAH — Ketua DPRD Bangka Tengah, Mehoa menyinggung Algafry Rahman selaku Bupati Bangka Tengah lambat dalam mengatasi permasalahan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang terus menurun melalui akun sosmed pribadinya.
Dalam postingannya di Facebook maupun instagramnya @mehoa, ia menuliskan bahwa “Jika Bupati Bangka Tengah tidak mau memanggil Para Pengusaha Sawit ( tercatat sekitar 10 Perusahaan Sawit Besar ) di Bangka Tengah, ttg Harga Sawit yg tak menentu ( apalagi moment menghadapi Hari Raya Kurban ini ). Biarlah Mehoa sebagai Ketua DPRD yg akan mengajak Anggota utk mengundang Asosiasi nya atau Pengusaha nya. Seperti yg disampaikan Pak @sudin.se Ketua Komisi 4 DPR RI ..ada yg salah. Soal nya di LAMPUNG tak separah di Bangka. REGULASI Pusat sdh ada yg atur tapi harus di imbangi dan di jaga oleh Pemda demi Petani Sawit Mandiri 💪💪”.
Saat dikonfirmasi, Mehoa mengatakan akan berkoordinasi dan melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan asosiasi perusahaan dan petani sawit.
“Saya sedang menindaklanjuti (pertemuannya dengan Komisi IV DPR RI-ref) menggunakan surat atau publik hearing dengan memanggil, berkoordinasi dan RDP dengan asosiasi perusahaan sawit dengan perwakilan petani sawitnya tembusannya kepada bupati,” ungkapnya, Senin (4/7/2022).
Ia menuturkan, dirinya sebagai Ketua DPRD harus berinisiatif dengan kondisi harga sawit yang tak menentu ini karena menyangkut hak masyarakat.
“Ini inisiatif saya sebagai ketua DPRD, saya sudah memberi informasi ini di grup fraksi kami ya syukur kalau di medsosnya tanggapannya luar biasa kita nih nggak bisa loh diam-diam saja sebagai pemangku kepentingan kebijakan dan kita pemangku jabatan lah harus bergerak cepat. Kita enggak bisa merasa baik-baik saja dan kita enggak bisa dengan gaya yang lama, kita harus bergerak cepat terkait masalah masyarakat,” tuturnya.
Meskipun begitu, ia mengaku postingannya tidak mengomentari tentang bupati. Namun Mehoa ingin bergerak cepat dalam menanggapi permasalahan tersebut.
“Saya tidak mengomentari tentang Bupati ya. Itu kan inisiatif saya saja, saya enggak tahu apa yang dilakukan Pak Bupati Bangka Tengah terhadap hal harga sawit ini. Mohon dukungan dari masyarakat dan dari pemerintah daerah termasuk Pak Bupati tentunya. Jadi konteksnya saya tidak dalam hal mengurusi apa yang sudah Bupati lakukan karena saya belum dapat beritanya kalau beliau ada manggil jadi saya berinisiatif dan murni dari pribadi saya. Mumpung saya ini diberi amanat sebagai ketua DPRD dan ternyata tanggapan masyarakat luar biasa akan hal ini,” ujarnya.
Mehoa mengatakan masalah sawit di Bangka lebih parah daripada Lampung. Padahal menurutnya perekonomian di Bangka juga sangat berpengaruh dari sawit.
“Jika harga sawit bagus, perputaran daya beli ekonominya bagus dan itu akan membangkitkan ekonomi. Ketua komisi IV, Pak Udin bilang di Lampung itu tidak separah yang di Bangka, terus di Lampung itu juga banyak petani sawit tapi enggak kacau kayak kita,” pungkasnya.
“Ini karena pemerintah daerahnya juga tidak ada itikad untuk berkoordinasi menjaga dan mengatur. Selain ada aturan pusat seperti itu, ya ini diindikasikan para pengusaha sawit ini memanfaatkan keadaan alasannya naik pajak tentang ekspor CPO. Padahal Enggak seberapa naiknya,” tambahnya.
Disisi lain, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman dikonfirmasi pihak intrik.id melalu pesan whatsapp, ia mengatakan sudah berkoodinasi dengan PJ Gubernur terkait hal ini.
“Kami dari pemerintah daerah dan saya selaku Bupati sudah berdiskusi bersama pak gubernur sudah bertemu mencari solusi atas permasalahan ini karena untuk menentukan harga tandan sawit seyogyanya melalui SK gubernur bukan langsung,” ungkap orang nomor satu di Bangka Tengah itu.
Ia menjelaskan, terkait harga TBS sawit sudah disampaikan dan berbicara kepada seluruh pengusaha sawit.
“Saya sudah menyampaikan dengan pak gubernur hari sabtu 25 juni lalu, dan kami sudah berbicara dengan para pengusaha perkebunan sawit dan salah satu asosiasi hadir. Ada pam sekda propinsi juga, bupati beltim dan mewakili bupati/walikota sebabel, dan juga dengan pengusaha sawit di Bangka Tengah,” jelasnya.
“Memang kendalanya kita tidak bisa eksport sehingga CPO penuh dan tidak bisa nampung sawit lagi. Kurang lebih seperti itu. Pak gubernur saat itu juga langsung kirim surat ke menteri perdagangan dan meinvest pak luhut. Jadi sebelum orang lain yang bergerak, saya bersama jajaran sudah lebih dulu bergerak,” tambahnya.(Erwin)
