Kolektor Timah Belum Berkontribusi Kepada Negara

    Caption : Anggota Komisi VII DPR-RI, Bambang Patijaya saat menjelaskan soal Pertimahan di Babel

    BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Corat marut tata kelola pertimahan di Provinsi Bangka Belitung, mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Patijaya ( BPJ ).Menurutnya dari mata rantai pertimah posisi Kolektor ( Penampung Timah ) belum memberikan kontribusi kepada negara.

    Tanggapan itu disampaikan BPJ saat kegiatan Buka Puasa Bersama sejumlah wartawan Kabupaten Bangka, Sabtu ( 30/4/2022) malam bertempat di Resto Kembang Katis.

    “Soal Pendapat Negara Bukan Pajak ( PNBP ) subsektor timah harus cari terobosan. Dalam rantai pertimahan posisi kolektor timah belum berkontribusi kepada negara. Tapi kita bukan menjastis mereka , namun harus berkontribusi kepada negara,” Kata BPJ.

    Menyikapi pertumbuhan ekonomi dari pertimahan, BPJ tidak menampik kalau pasir timah masih menjadi lokomotif ekonomi di Provinsi Babel.

    Space Iklan/0853-1197-2121

    “Tahun 2019 ekonomi Babel nyungsep karena adanya monopoli, tahun 2021 ekonomi Babel bangkit dari sektor timah. Didukung teknologi pertambangan seperti Sebu – Sebu, selam, Rajuk, karena teknologi murah meriah dan ekonomis,” ujarnya.

    Pentolan Partai Golkar Babel itu, juga memberi gambaran, bagaimana seharusnya pertambangan timah kedepan.

    “Saat ini ekonomi sudah tumbuh, tahun 2021 tertinggi nomor dua se – Sumatera, tahun 2019 terendah se – Sumatera. Cuma ada 3 hal soal pertambangan timah kedepan : pertama masyarakat bisa bekerja , aturan ditegak negara dapat manfaat pajak atau PNBP, lingkungan terjaga,” terangnya.

    Menyinggung soal tambang rakyat, BPJ menyebutkan adanya Relaksasi.

    Space Iklan/0853-1197-2121

    “Kita pernah rembuk saol Relaksasi Tambang Timah, kita ingin masyarakat bisa bekerja Jangan langgar hukum, tidak bekerja dikawasan lindung, tidak gaduh Relaksasi bukan legalisasi, kondisi ini untuk kepentingan lebih besar,” pungkasnya.

    Menyoroti kebijakan Presiden Jokowi, berencana hentikan eskpor Timah tahun 2024, BPJ mengatakan tidak masalah.

    “Timah seharusnya sebagai bahan hilirisasi, tahun 2024 pak Jokowi ( Presiden RI – red ) akan hentikan ekspor timah. Saya rasa tidak masalah asal dorong investasi timah di Babel dan Kepulawan Riau. Sejak tahun 2004 timah tidak lagi dinyatakan mineral strategis Babel sangat terbuka,” tutupnya.

    Mungkin Suka Ini juga:
    Didampingi Kejati Babel, PT Timah dan Pemkab Bangka Sepakati Pemanfaatan Lahan Bersama di Kawasan Jelitik

    Didampingi Kejati Babel, PT Timah dan Pemkab Bangka Sepakati Pemanfaatan Lahan Bersama di Kawasan Jelitik

    Laba TINS Tembus Rp1,31 Triliun

    Laba TINS Tembus Rp1,31 Triliun

    Investor Diajak Intip Langsung Proses Bisnis PT Timah

    Investor Diajak Intip Langsung Proses Bisnis PT Timah

    Guru Sering Berhadapan Dengan Hukum, Gandeng PGRI Bangka YLBH LSS  Siap Berikan Perlindungan

    Guru Sering Berhadapan Dengan Hukum, Gandeng PGRI Bangka YLBH LSS Siap Berikan Perlindungan

    Ini Langkah PT Timah Jaga Lingkungan

    Ini Langkah PT Timah Jaga Lingkungan

    Modus Operandi Penggelapan Pajak Daerah

    Modus Operandi Penggelapan Pajak Daerah