Infrastruktur Bateng Rusak Akibat Tambang, DPUTR Desak PT Timah Lakukan Perbaikan dan Reklamasi
INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Aktivitas pertambangan di Kabupaten Bangka Tengah kini tengah menjadi sorotan serius pemerintah daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Bangka Tengah, Fani Hendra Saputra, mengungkapkan bahwa sejumlah infrastruktur publik mengalami kerusakan parah akibat aktivitas penambangan, baik yang dilakukan oleh PT Timah maupun aktivitas tambang ilegal.
Persoalan ini bahkan telah dibawa ke tingkat pusat melalui pembahasan bersama Kementerian ESDM RI di Jakarta, yang dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Bangka Tengah dan pihak manajemen PT Timah.
Berdasarkan data di lapangan, banyak akses jalan yang hancur hingga memicu keluhan dari para petani di Bangka Tengah. Menanggapi hal tersebut, DPUTR telah melakukan pendataan bersama untuk mengukur tingkat kerusakan.
”Kami sudah mendata bersama PT Timah terkait kerusakan infrastruktur ini. Kami meminta mereka bertanggung jawab melakukan perbaikan dan reklamasi di setiap titik tambang yang telah dibuka,” tegas Fani Hendra Saputra saat ditemui di Koba, Selasa (12/5/2026).
Space Iklan/0853-1197-2121
Fani menambahkan bahwa pihak PT Timah telah menyatakan kesanggupannya. “PT Timah sudah setuju untuk melakukan reklamasi dan perbaikan. Total nilainya sedang dihitung, dan nanti akan kami sampaikan secara resmi kepada publik,” jelasnya.
Selain fokus pada perbaikan dampak tambang, DPUTR Bangka Tengah juga tengah mematangkan proyek strategis untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah pembukaan ruas jalan baru yang menghubungkan Sungai Selan – Tanjung Pura.
Rencana ini diproyeksikan mampu memotong waktu tempuh secara drastis dan menekan biaya logistik menuju pelabuhan.
”Saat ini perjalanan Tanjung Pura ke Sungai Selan memakan waktu hingga 2 jam. Jika jalan baru ini terbuka, hanya butuh 45 menit saja. Ini akan membuka peluang ekonomi yang besar,” ungkap Fani.
Space Iklan/0853-1197-2121
Saat ini, pihak Pemkab sedang mengupayakan izin pinjam pakai kawasan hutan ke kementerian terkait agar anggaran pusat dan BPJN dapat segera dikucurkan untuk pembangunan jalan tersebut.
Tak hanya infrastruktur jalan, DPUTR juga mulai bergerak di sektor penyediaan air bersih dan irigasi. Fokus utamanya adalah daerah-daerah penghasil padi yang kerap kesulitan air saat musim kemarau.
”Kami menyiapkan sumur-sumur bor di area persawahan yang kesulitan air. Kami ingin memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih, baik untuk kebutuhan harian maupun untuk menjaga produktivitas lahan sawah mereka,” pungkasnya. (*)
Mungkin Suka Ini juga:
