
INTRIK.ID BANGKA TENGAH– Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Halaman Kantor Bupati Bangka Tengah, Senin (27/04/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Algafry membacakan amanat tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi nasional.
Dalam amanatnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
Mendagri menekankan tiga prioritas utama bagi pemerintah daerah, yakni;
1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur: melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
2. Peningkatan Kapasitas Keuangan: melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), desain APBD berbasis kinerja, dan akses pembiayaan alternatif.
3. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola: melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan transparansi.
Ditemui usai upacara, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menegaskan bahwa esensi dari otonomi daerah adalah perjuangan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Makna bagi kami bahwa otonomi daerah ini adalah bagian daripada perjuangan masyarakat. Bagaimana kita memperpendek rentang pelayanan kepada masyarakat yang dulunya di pusat, sekarang bisa kita lakukan di daerah. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan,” ujar Algafry.
Menanggapi isu tantangan fiskal dan wacana penyesuaian belanja daerah, Algafry menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus berupaya melakukan penataan yang bijaksana. Terkait target proporsi belanja pegawai yang mencapai 30%, Pemkab Bangka Tengah sedang melakukan koordinasi intensif dengan jajaran BPKAD.
Meskipun diakui sebagai langkah yang tidak mudah, Bupati menegaskan komitmen pemerintahannya untuk tetap memprioritaskan kesejahteraan pegawai, termasuk tenaga PPPK Paruh Waktu.
“Kami berupaya untuk bisa mendekati angka 30% tersebut, namun untuk mencapai itu memang tidak gampang. Kami sedang menguraikan dari APBD Bangka Tengah. Yang jelas, untuk tenaga PPPK Paruh Waktu, kami tetap berusaha agar teman-teman itu tetap dipertahankan,” tegasnya.