INTRIK.ID, BANGKA TENGAH — APDESI Bangka Tengah pertanyakan etika KPU yang menggunakan aset desa tanpa adanya izin secara resmi.
Ketua APDESI Bangka Tengah, Yani Basaroni mengatakan banyak Kades yang mengeluhkan minimnya komunikasi KPU dengan pihak desa saat ingin menggunakan asetnya.
“Saya ingin bertanya ke KPU Bangka Tengah, apakah mereka ini setiap menggunakan aset desa itu cukup lisan atau tertulis. Kalau tertulis kenapa tidak kepada semua kepala Desa-se Bangka Tengah,” ujarnya, Selasa (14/02/2024).
Pria yang akrab disapa Roni itu menilai, etika KPU Bangka Tengah dalam pemanfaatan aset tidak jelas dan kurang sopan.
“Perlu kita ketahui, pihak Partai Politik saja kalau menggunakan aset desa mereka bersurat resmi. Masak KPU selaku penyelenggara Pemilu sebagai instansi vertikal ini pinjam pakai aset tidak secara tertulis. Terjadi suatu hal berkaitan dengan aset desa, tentu Kades yang bertanggung jawab. Dan saya pastikan sejauh ini pihak KPU tidak ada meminjam pakai aset secara resmi tertulis di usul ke Desa, dan saya sudah konfirmasi ke beberapa kades lain se Bateng juga ternyata sama,” ungkapnya.
Ia sangat menyayangkan minimnya komunikasi sehingga membuat pelaksanaan Pemilu di Desa sedikit menimbulkan pertanyaan dan respon negatif dari perangkat desa itu sendiri.
“Jangan heran kalau dalam pelaksanaan Pemilu 2024, para Kades yang tidak dilibatkan bersikap dingin dalam pendistribusian Logistik hingga pemungutan surat suara,” ujarnya.
Roni menyarankan agar KPU Bangka Tengah kedepan membuat sekretariat sendiri diri setiap Desa dan bekerja sesuai aturan tanpa melibatkan pihak Pemerintah Desa.
“Kusus di Desa kami, sebanyak 20 RT tidak dilibatkan sama sekali, sekalipun itu sebagai petugas pengamanan. Padahal yang sering dimintai tolong mengantar surat undangan atau menunjuk rumah-rumah warga yang bakal di temui petugas KPPS itu adalah ketua RT. Jadi kedepan jangan libatkan pemerintah desa lagi,” ungkapnya.
Bahkan, Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti di Air Niur Desa Perlang itu berada tepat di samping rumah ketua RT, tapi ketua RTnya malah tidak dilibatkan.
“Yang tau warganya, ya Ketua RT setempat. Ya, jangan heran jika para Kades hingga ketua RT tidak melibatkan diri, dan tidak mampu mempertanggungjawabkan jika terjadi suatu hal dalam Pemilu 2024,” ujarnya.
Ronie menyebutkan, selain komunikasi yang tidak baik ke pemerintah desa, KPU juga dinilai tidak menerapkan koordinasi yang baik kepada pihak lainnya.
“Menanggapi permasalahan ini. Kami berharap Bawaslu Bateng memanggil segera KPU Bateng. Kedepan tidak menutup kemungkinan, jika hal seperti ini berkelanjutan. Maka, tegas saya pribadi berharap agar KPU Bateng membuat sekretariat sendiri di Desa tanpa melibatkan Pemerintahan Desa,” tutup Roni.
Senada dengan Roni, Kades Teru, Solihin juga menyayangkan KPU yang tidak berkomunikasi dengan baik kepada Kades karena dalam pemanfaatan Aset ataupun rekrutmen itu berkoordinasi dengan para Kades seharusnya.
“Maaf jika kami kades merespon dingin jika penyelenggara Pemilu datang ke Desa. Permasalahan tidak ada komunikasi yang baik. Salah satu saja contoh, aset desa di pakai tanpa ada pinjam pakai tertulis ke Desa,” ungkapnya.
Solihin menegaskan, KPU Bangka Tengah sehatusnya juga melibatkan para Kades dalam Bimbingan Teknisnya mengenai titik TPS, rekrutmen KPPS, Pengamanan nya.
“Kalau dilibatkan, kami Para Kades juga memiliki tanggung jawab dalam Pemilu ini. Jangan sampai terjadi suatu hal, Kades nanti di bawa-bawa. Sekarang kami kasih tau, jika tidak suatu hal dalam Pemilu 2024 di Bangka Tengah kami tidak bertanggung jawab,” ulasnya.
Solihin juga mengaku sudah menyampaikan ke PPK agar KPU Bateng melakukan Koordinasi ke Desa. Salah satu tujuannya membantu KPU mensosialisasikan Pemilu 2024 ke warga setempat.
“Partisipasi pemilih juga meningkat, agar warga jangan Golput. Jangan malah perangkat seperti RT ujung tombak Desa tidak dilibatkan, gimana kami mau mensosialisasikan Pemilu ini ke warga,” tutupnya.
