Warga Bateng Tolak Sensus karena Desil Naik, BPS: Itu Bukan dari Kami
INTRIK.ID, BANGKA TENGAH — Kekecewaan warga terhadap kenaikan desil yang berdampak pada bantuan sosial mulai merembet ke persoalan pendataan. Sejumlah warga bahkan mengaku akan menolak sensus karena menganggap perubahan data tersebut membuat mereka kehilangan bantuan pemerintah.
Lebih dari 1.000 kepala keluarga (KK) di Bangka Tengah disebut mengalami kenaikan desil. Kondisi itu dikeluhkan karena berdampak pada status penerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Siah (62), seorang janda yang tinggal seorang diri, mengaku kecewa setelah dirinya disebut mengalami kenaikan desil meski merasa kondisi ekonominya tidak berubah.
“Saya janda, seorang diri tetapi dibilang kaya. Padahal penghasilan gak ada dan katanya pengeluaran saya dibilang lebih dari sejuta sebulan. Padahal saya aja anak biasa ngirim,” jelasnya.
Kekecewaan tersebut membuat Siah mengaku tidak bersedia kembali mengikuti kegiatan sensus atau pendataan yang dilakukan pemerintah.
“Pokoknya kalau ada sensus lagi saya akan tolak. Itu juga sudah disepakati di kampung kami,” pungkasnya.
Warga Pertanyakan Siapa yang Bertanggung Jawab
Keluhan serupa disampaikan Rian (38), yang orangtuanya mengalami kenaikan desil. Ia mempertanyakan mekanisme penanganan ketika data yang dianggap tidak sesuai berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Masyarakat mana tahu siapa yang bertanggungjawab. Kalau semua orang lepas bola panas, mending mundur sebagai pemerintah. Gak ada gunanya kalau semua dibebankan ke masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rian, jalur perbaikan data yang selama ini disarankan juga belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.
Ia mengaku telah mencoba perubahan data secara mandiri serta melaporkan persoalan tersebut melalui Penyuluh Sosial Masyarakat (PSM). Namun, menurutnya, status desil belum berubah.
“Lapor PSM nunggu tiga bulan, perubahan mandiri malah nambah naik. Ini gak ada solusi. Anehnya, orang kaya dapat bantuan. Udah gak masuk akal,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah bersama DPRD Bangka Tengah tidak sekadar meminta masyarakat menunggu proses perbaikan data.
“Tolonglah Bupati, DPRD dan semuanya lakukan sesuatu. Saat ini lah kalian bisa dinas luar bahkan sampai keluar negeri untuk bantu masyarakat,” tukasnya.
BPS: Kenaikan Desil Bukan karena Sensus BPS
Di tengah keresahan tersebut, Kepala BPS Bangka Tengah, Sigit, menegaskan bahwa kenaikan desil yang terjadi saat ini bukan disebabkan sensus yang dilakukan BPS.
“Kalau masalah desil ini nasional. Namun untuk kenaikan sendiri bukan karena sensus BPS atau yang sedang berjalan sensus ekonomi karena data itu akan dirilis di Januari 2027,” kata Sigit di Koba, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan, BPS memang mengelola dan mengolah data, tetapi proses pendataan atau sensus dapat berasal dari kementerian maupun lembaga yang berbeda.
“Data itu ada dari BKKBN, ada dari Kemensos, ada juga dari Bappenas. Jadi datanya memang kami yang olah namun sensusnya tidak selalu BPS,” tegasnya.
Sigit juga menjelaskan mengenai pendataan yang dilakukan BKKBN. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan program dari pemerintah pusat.
“Kalau kerja samanya di pusat, kami di daerah tidak tahu. Yang pasti, sensus BKKBN BPS Bangka Tengah tidak mendampingi,” ujarnya.
Penjelasan BPS tersebut sekaligus menunjukkan adanya persoalan lain yang kini muncul di tengah masyarakat: warga mengaitkan perubahan desil dengan sensus, sementara BPS menegaskan kenaikan desil tidak berasal dari sensus BPS.
Di tengah perbedaan pemahaman tersebut, lebih dari 1.000 KK yang terdampak kenaikan desil masih menunggu kepastian dan solusi atas data yang mereka nilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
(*)
