Scroll untuk baca artikel
Bangka TengahPeristiwa

Terkait Tambang Timah di Merbuk, Kenari dan Punguk, Warga: Sudah WA Bupati dan Kapolres Bangka Tengah

409
×

Terkait Tambang Timah di Merbuk, Kenari dan Punguk, Warga: Sudah WA Bupati dan Kapolres Bangka Tengah

Sebarkan artikel ini
IMG 20240522 WA00031

INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Masyarakat Lingkar Punguk, Kenari dan Merbuk pertanyakan ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum soal maraknya tambang ilegal yang ada di sekitar sana.

Salah satu warga, Syarob Syahroni bahkan bingung terhadap kebijakan Pemkab maupun Polres Bangka Tengah yang tak pernah menindak tegas penambang di lokasi Merbuk, Punguk hingga Kenari.

“Itu wilayah pemukiman, di tengah kota, terlihat, viral dan sudah sering dihimbau. Kalau gak ada tindakan maka percuma saja. Bahkan saya sudah WA ke kapolres, ke bupati untuk segera menertibkan tapi yah begitulah,” ujarnya, Senin (27/5/2024).

Ia juga meminta pihak PT Timah untuk menjaga asetnya karena akan menjadi celah korupsi yang lebih besar.

“PT Timah juga seharusnya jaga aset mereka dengan baik karena wewenang mereka. Ini bisa jadi cikal bakal korupsi yang lebih besar jika dibiarkan begitu saja karena dampak lingkungan, kerugian negara dan lainnya serta sangat mengganggu kami warga Lingkar merbuk, kenari dan punguk ini,” tegas Syahroni.

Ia sendiri menolak keras adanya aktivitas tambang tersebut karena mengganggu warga sekitar.

“Saya ini warga asli sini dan warga yang berdampak langsung adanya aktivitas tambang ilegal di sekitar Merbuk, Punguk dan Kenari ini. Bunyinya mesin, orang nukul (palu) semuanya terdengar dan itu sangat mengganggu, ” ucapnya kepada intrik.id.

Syahroni menyebutkan, aktivitas tambang tersebut kembali beroperasi sejak hari minggu kemarin dan dikerjakan bahkan orang diluar dari Bangka Tengah.

“Kalau gak salah sudah dari minggu tadi operasi lagi. Terus juga dari yang saya tahu pemilik pontonya orang Pangkalpinang, Toboali dan bukan orang Koba atau Bangka Tengah, ” tuturnya.

Syahroni menegaskan, kegiatan apapun yang ilegal tidak bisa di normalisasi apapun alasannya karena akan merugikan negara dan masyarakat terutama sekitaran daerah tersebut.

“Kita dari kecil diajarkan patuh terhadap peraturan, semua harus sesuai aturan apapun yang dikerjakan di Indonesia ini. Ini malah ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bisa bertahan lama melakukan tindakan ilegal. Kan aneh. Alasan karena perut dan apalah. Kalau gitu siapapun yang mencuri boleh tidak di tangkap karena alasan perut. Itu aturannya ada, pidana ada dan harusnya bisa ditegakan,” ungkapnya.

 

 

Home
Hot
Redaksi
Cari
Ke Atas