
“Kalau seperti ini, DO yang tidak bertanggung jawab bisa memanfaatkan situasi. Padahal pemerintah sudah menetapkan harga acuan. Kami berharap Dinas Pertanian dan pihak pabrik duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.
Memet juga meminta adanya transparansi mengenai mekanisme penetapan harga TBS agar petani memahami alasan apabila terdapat perbedaan harga di lapangan.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan pihak terkait perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.