Partisipasi Masyarakat Desa Batu Beriga dalam Proses Pengambilan Keputusan Pembangunan PLTN
Dalam pembangunan besar seperti PLTN yang berpotensi membawa risiko ekologis, sosial, dan ekonomi partisipasi masyarakat bukan hanya hak, melainkan syarat mutlak agar kebijakan tersebut dapat diterima. Namun, proses yang terjadi justru minim transparansi. Masyarakat hanya diberikan gambaran umum mengenai manfaat PLTN, sementara potensi risiko seakan disampaikan sekilas. Minimnya informasi mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL), skema keselamatan nuklir, dan mitigasi bencana memperlebar jurang ketidakpercayaan antara warga dan pemerintah. Padahal, membangun keyakinan publik membutuhkan komunikasi dua arah, kesetaraan informasi, dan penghargaan terhadap kekhawatiran warga.
Salah satu alasan mengapa penolakan masyarakat begitu kuat adalah ketergantungan mereka pada laut sebagai sumber ekonomi. Desa Batu Beriga bukan hanya kawasan perikanan, tetapi juga destinasi wisata bahari yang sedang berkembang. Kehadiran reaktor nuklir dikhawatirkan akan mengubah citra daerah tersebut, mengancam keberlanjutan ekosistem laut, serta merugikan nelayan. Kekhawatiran ini sepenuhnya dapat dimengerti masyarakat pernah mengalami konflik lingkungan dengan perusahaan besar seperti PT Timah. Pengalaman masa lalu inilah yang membentuk persepsi bahwa pemerintah lebih memihak kepentingan investasi dibandingkan kesejahteraan warga lokal.
Di sisi lain, pemerintah berdalih bahwa proyek PLTT masih dalam tahap pengkajian sehingga belum ada keputusan final. Namun, justru ketidakjelasan inilah yang membuat kecemasan masyarakat terus berlarut. Ketika informasi tidak disampaikan secara terbuka, masyarakat akan mencari sumber lain, seperti WALHI atau media sosial. Akhirnya mereka lebih mempercayai narasi ancaman daripada janji keselamatan. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa ketidakpastian adalah musuh dari partisipasi semakin tidak jelas alur kebijakan, semakin besar ruang bagi ketakutan publik tumbuh.
Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, proyek PLTN ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah pembangunan energi nasional harus mengorbankan ekosistem pesisir dan identitas sosial masyarakat nelayan? Apakah proyek yang membawa risiko jangka panjang dapat dibenarkan ketika masyarakat yang terdampak tidak dilibatkan secara bermakna? Prinsip pembangunan berkelanjutan jelas menuntut keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika salah satu aspek dilanggar, maka pembangunan tidak lagi layak disebut berkelanjutan.
