INTRIK.ID, BANGKA SELATAN – Nelayan di Desa Permis dan Rajik, Kecamatan Simpangrimba, Kabupaten Bangka Selatan mengeluhkan dan mencurigai keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan kedua desa tersebut. Pasalnya KIP sudah bertahun tahun di lokasi tersebut tanpa ada aktifitas apapun.
Para nelayan pun mengadu ke anggota DPRD Bangka Belitung, Rina Tarol terkait hal tersebut.
Menurut pengakuan para nelayan kepada Rina Tarol, KIP ini sudah bertahun-tahun berlabuh di lokasi perairan Permis dan Rajik tanpa melakukan aktifitas apapun, keberadaan KIP ini pun mengganggu aktifitas nelayan yang lewat untuk mencari ikan.
Keberadaan KIP ini juga dianggap tidak ada manfaatnya bagi nelayan terlabih bagi masyarakat desa Permis dan Rajik. Bahkan untuk melakukan pengamanan, pihak perusahaan disebut-sebut menggunakan preman dan aparat desa yang digaji oleh perusahaan.
“Nelayan sini juga tidak pernah diperhatikan, mereka pegang preman dan aparat desa digaji oleh mereka (perusahaan), mereka bisa beli apa saja, mereka bebas berbuat apa saja”, ungkap nelayan yang tidak mau disebut namanya kepada Rina Tarol.
Nelayan juga meminta kepa Rina Tarol agar ada pihak terkait yang melakukan audit terkait sumber timah nya yang diekspor oleh pihak perusahaan.
Menanggapi pengaduan warga ini, Rina Tarol mengatakan keberadaan ke 3 KIP ini terkesan hanya sekadar kamuflase dari pemilik perusahaan untuk mengekspor timah.
Untuk itu ia meminta agar persoalan ini menjadi perhatian bersama antara Pemda Bangka Selatan, aparat kepolisian serta kejaksaan agung.
“Bagaimana kondisi sebenarnya, kita bisa sama-sama turun ke lokasi. PT apa yang membiarkan KIP di sana,” jelas Rina Tarol.
Ia juga mendesak agar perusahaan pemilik KIP tersebut diaudit berkaitan dari mana sumber timah untuk ekspor.
Sebab, informasi yang Ia peroleh, kawasan tersebut tidak mengandung banyak timah untuk kebutuhan ekspor.
Anggota DPRD Babel Empat Periode ini mengaku heran, sebab meski tidak menghasilkan timah di kawasan laut Desa Rajik dan Permis, namun KIP tetap bercokol di sana selama bertahun tahun.
“Kami rasa informasi dari warga ini perlu ditelusuri, terkait keberadaan KIP, asal usul timah untuk ekspor. Jangan-jangan ada kebocoran pasir timah,” ujar Politisi Partai Golkar ini. (Red)
Ikuti berita INTRIK.ID di Google News
