Naikan Tunjangan Saat Defisit dan Pandemi Covid 19, Kebijakan Yang Tidak Sensitif Publik
kedua, tentu sebuah paradoks yang sangat memprihatinkan publik ketika hasrat materi para pejabat publik justru begitu menggebu-gebu di saat kondisi anggaran daerah justru mengalami defisit hingga 183 Milyar. Tidak heran kemudian, publik begitu mempertanyakan betapa rendahnya sensitivitas serta basis moral para pembuat kebijakan tersebut andai memang jadi direalisasikan pada tahun 2021 ini. Tentu dari aspek matematika politik anggaran saja, sudah terkesan tidak rasional. Padahal nalar para wakil rakyat terpilih mestinya benar-benar mampu merepresentasi nurani dan akal sehat rakyatnya yang sudah menitipkan amanahnya saat Pemilu lalu.
Ketiga, pertimbangan untuk menaikkan tunjangan perumahan para anggota dewan tersebut tentu sangat terkesan terburu-buru dan kurang etis. Menurut saya, para pejabat pembuat kebijakan jangan terlalu bernafsu untuk menaikkan pendapatan para elit pejabat, terlebih saat Pandemi Covid-19. Apalagi sekarang beban rakyat semakin susah, daya beli masyarakat semakin rendah, ekonomi Nasional anjlok bahkan terancam resesi. Nah, sulit untuk menghindari kecurigaan publik jika tidak lain sebagai hasrat untuk memperkaya para pejabat saja, sementara nasib rakyat acapkali seolah terbiar begitu saja.
Oleh karena itu, akan lebih baik jika rencana tersebut ditunda saja dulu. Masih banyak basis kepentingan publik rakyat yang jauh lebih membutuhkan ketimbang basis kebutuhan para elit pejabat kita yang memang tidak pernah ada cukupnya hingga lupa bersyukur. Saya kira, para elit pejabat kita di daerah harus memiliki nalar sekaligus sensitivitas publik yang sehatlah, setidaknya mereka harus peduli dan berpihak kepada aspirasi dan kepentingan rakyat. Terlebih gaji dan tunjangan para elit pejabat kita juga merupakan uang dari hasil jerih payah dari keringat rakyat yang selama ini telah membayar pajak. Jadi mereka harus mau dan mampu merepresentasi nurani rakyat yang diwakilinya.
