Naikan Tunjangan Saat Defisit dan Pandemi Covid 19, Kebijakan Yang Tidak Sensitif Publik

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diatensi sekaligus dijadikan bahan pertimbangan serius oleh Pemkab Bangka terkait wacana kebijakan yang akan menaikkan tunjangan perumahan para wakil rakyat terhormat di DPRD Kabupaten Bangka. Terlebih di saat kondisi defisit anggaran APBD hingga 183 Milyar, serta situasi Pandemi Covid-19 yang masih terus membebani kondisi sosial-ekonomi rakyat. Tentu para pembuat kebijakan (desician maker) harus mampu menghadirkan kebijakan yang rasional, hati-hati dan benar-benar berpihak kepada kepentingan publik rakyat.

Oleh karena itu, beberapa konteks penting yang perlu direnungi betul terkait dengan rencana kebijakan tersebut diantaranya:
Pertama,. rencana menaikkan tunjangan rumah DPRD tersebut tentu tidak sejalan dengan spirit hemat anggaran sebagaimana yang digaungkan pemerintahan Jokowi dalam beberapa tahun terakhir. Tentu publik memiliki harapan besar agar semua pejabat publik memiliki nalar publik yang kuat sehingga seiring sejalan dengan ikhtiar Presiden Jokowi untuk melakukan hemat anggaran secara serius.