INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Aparat Desa Nibung, Bangka Tengah mendatangi Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait masalah kawasan pertambangan Ex PT Kobatin dan sekitarnya, Rabu (12/6/2024).
Kades Nibung, Astiar mengatakan tujuannya kesana untuk mendapatkan izin agar masyarakat bisa menambang timah dengan leluasa.
“Saya tidak pernah mau masyarakat saya susah. Apalagi harus bersinggungan dengan hukum. Namun bagaimana, Kenari (ex tambang timah) memang tempat yang sedang seksi untuk mencari nafkah, ” ucapnya.
Astiar menegaskan akan berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat mendapatkan yang terbaik.
“Saya ini pemimpin di desa Nibung dan saya wajib membawakan aspirasi saya. Ekonomi sedang sulit dan ESDM harus segera menerbitkan izin untuk PT Timah agar bisa mengelola lokasi Kenari dan sekitarnya, ” tegasnya.
Astiar meminta agar ESDM segera menerbitkan IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) untuk PT Timah dan memberdayakan masyarakat lewat skema kerjasama dengan desa.
“Bisa dengan Izin Penambangan Rakyat yang kerjasama dengan BUMDES atau koperasi Desa Nibung. Intinya masyarakat ingin wilayah Kenari legal dengan pemberdayaan masyarakat Nibung karena memang itu masuk wilayah desa Nibung, ” ungkapnya.
Sementara Itu, Ketua APDESI Bangka Tengah Yani Basaroni menegaskan, kedatangan pihaknya ke ESDM untuk mengantarkan beberapa dokumen, berkas serta membawa aspirasi masyarakat yang sedang kelaparan.
“Kami ini tidak mau ada masyarakat kami yang terbentur hukum. Ekonomi lagi sulit, terus juga ini udah masalah perut. Makannya saya mendampingi Kades Nibung untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Nibung, ” tegas Kades Perlang itu.
Roni juga memberikan aspirasi untuk Kades Nibung yang berani bersuara untuk kepentingan masyarakat.
“Kepala desa adalah pemimpin di desa. Dan ini satu ketegasan Kades Nibung yang juga membuktikan bersinergi dengan baik bersama BPD dan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi. Ini patut kita apresiasi, ” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Bartoni selaku Ketua BPD Nibung mengatakan, wilayah Kenari memang seharusnya diberikan pengelolaan dan penambangannya ke pemerintah desa agar bisa langsung dirasakan oleh maayarakat desa Nibung.
“Dari Kobatin join ke Australia dan Malaysia hingga sekarang ingin diberikan ke PT Timah kami cuma penonton. Sekarang kami ingin jadi pelaku bukan lagi buruh, bukan penonton. Namun satu hal, kami bukanlah lembaga yang bisa melegalkan itu. Hanya ESDM lah yang mampu. Jadi mohon ESDM segera legalkan sebelum terjadi konflik yang lebih besar, ” jelasnya.
