INTRIK.ID, BANGKA TENGAH– Dinas Perikanan Bangka Tengah menggelar rapat forum perangkat daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan dinas perikanan dengan tema “perikanan maju dan berkelanjutan” Di Hutan Mangrove Munjang Kurau Barat, Jumat (28/2/2025).
Plt Sekertaris Daerah Bangka Tengah Ahmad Syaifullah Nizam mengatakan, penguatan tata kelola perikanan wajib ditingkatkan karena sektor perikanan wajib memberikan warna dalam kemajuan ekonomi di Bangka Tengah.
“Perikanan adalah sektor yang wajib memberikan warna untuk kemajuan ekonomi. Apalagi perikanan ini termasuk penyumbang inflasi yang ada, ” ucapnya.
Ia melanjutkan, ada 3 indikator penilai dalam sektor perikanan yakni nilai konsumsi ikan (NKI), nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tukar pembudidaya ikan (NTPI). Hal inilah yang mengharuskan sektor perikanan perlu diperkuat.
“Sumber daya perikanan harus transparan dan akuntabel tentunya. Dan 3 indikator yakni NKI, NTN dan NTPI adalah hal yang harus di tata dan dikelola dengan baik agar sektor perikanan kita jadi sektor penopang ekonomi di Bangka Tengah ini, ” ujarnya.
Plt. Setda itu juga mengapresiasi Dinas Perikanan Bangka Tengah yang mampu berinovasi serta menjadi pelopor budidaya ikan untuk para pembudidaya dan nelayan tentunya.
“Inovasi yang luar biasa juga harus diapresiasi untuk Dinas Perikanan karena mampu menjadi pelopor budidaya ikan yang baik untuk pembudidaya dan nelayan kita. Intinya kita harus terus bertahan dalam mengembangkan dan memperkuat tata kelola perikanan di Bangka Tengah, ” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Bangka Tengah Imam menyatakan, pihaknya akan selalu berinovasi dan juga kreatif dalam pengembangan serta tata kelola Perikanan secara teknis dan juga secara pemerintahan walau dengan efisiensi yang ada.
“Kami Dinas Perikanan akan selalu perkuat tata kelola Perikanan baik di wilayah pemerintahan ataupun teknis di lapangan. Kami juga melakukan efisiensi dengan rapat kerja di mangrove Munjang secara outdoor, bukan di hotel. Inilah komitmen kami dalam mendorong efisiensi, ” ujarnya.
Ditempat yang sama, Dodi Kusdian yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung komisi II menyatakan, dalam perencanaan pembangunan selalu menekankan jika kekuatan dan Perikanan harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah Bangka Belitung. Namun hingga saat ini, tak ada program yang menguatkan itu.
“Bangka Belitung paska tambang harus ada transportasi ekonomi yang mana timah bukan lagi komoditas utama kita. Namun sampai saat ini, regulasi dan kebijakan kurang memihak sektor maritim, ” tegasnya.
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi saat ini dibawah 1 persen. Padahal, sektor maritim adalah peluang sektor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Anggaran kita dipotong, ditaging, di efisiensi dan pangkas. Kalau semua dilakukan seperti itu di semua sektor, maka kita akan sulit mengembangkan sektor Perikanan yang menjadi potensi menumbuhkan ekonomi di Bangka Belitung, ” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, sampai saat ini tata kelola pemerintahan masih kurang baik karena masih banyak plt di jabatan penting seperti kepala dinas dan setda.
“Kalau mau penguatan tata kelola pemerintahan harusnya gak ada lagi plt agar ada kebijakan yang bisa dibuat dengan baik. Itu yang harus dilakukan juga di sektor Perikanan. Tata kelola pemerintah dan tata kelola pemerintahan harus difikirkan matang-matang. Apalagi kita baru mau merintis perkembangan maritim, ” tandasnya.
Ikuti berita INTRIK.ID di Google News
