Kemenko Polhukam Dorong Pertambangan Ilegal Menjadi Legal
INTRIK.ID, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi tindak lanjut penanganan pertambangan timah dan Ponton Isap Produksi (PIP) dalam rangka menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Kamis (27/10/2022) di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel.
Rapat tersebut dilaksanakan atas arahan Kemenko Polhukam untuk menyikapi adanya laporan masyarakat terkait pertambangan.
Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin mengatakan laporan masyarakat ini yaitu mengeluhkan mengenai susahnya melakukan penambangan ilegal.
“Kami menyambut baik kunjungan ibu dan bapak Staf Ahli dari Kemenko Polhukam. Bagi kita di Pemprov Kepulauan Babel ini adalah dukungan semangat dan kami sangat berbesar hati bahwa beliau-beliau punya perhatian jadi tinggal disampaikan dalam rakor ini,” ujarnya.
