Kebijakan TPP Pemkab Bangka Masalah Baru atau Solusi
“Soal TPP ini saya berfikir positif saja, namun ada sesuatu kebijakan kurang berimbang dari keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala daerah. Besaran nilai TPP mulai dari Belasan juta rupiah hingga ratusan ribu rupiah perbulan. Kondisi ini ASN manusia juga punya penilaian, wajar kalau ada rasa kecemburan sosial,” ujarnya.
Disinggung soal kondisi keuangan daerah mengalami defisit, Bujang mengatakan kalau keuangan daerah defisit seharusnya nilai TPP dikurang sesuai tingkatan jabatan bukan ada yang ditambah besar nilainya.
“Mengenai defisit sudah sering terjadi bahkan bukan hanya dialami Kabupaten Bangka saja di level pemerintah provinsi juga pernah mengalami defisit. Berkaitan dengan TPP kalau kondisi keuangan defisit, pendapat saya pengurangan nilai TPP disemua tingkatan jabatan lebih tepat atau dihapus semua. Bukan ada yang dikurang dan ada nilai TPP ditambah besar. Saya tidak tau dasar kebijakkan diambil kepala daerah ini muncul masalah baru atau solusi,” ungkapnya.
