INTRIK.ID, BANGKA TENGAH– Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) memiliki dua sumber dana lewat APBN dan APBD dalam menangani urusan sosial.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Bateng, Padlillah padà Kamis (10/10/2024) di kantornya.
“Ada 2 hal yang kita fokuskan, yakni urusan Desa dan Sosial, khusus urusan sosial ada beberapa bantuan yang bersumber dari APBD maupun APBN,” ujar Padhillah.
Dikatakan Padlillah, sumber dana dari APBN ada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PBI.
“Alhamdulillah, sampai sekarang masih terus dikucurkan Pemerintah Pusat dan cukup banyak penerima di Bangka Tengah yang merasakan manfaatnya,” terang Padlillah.
Padlillah menuturkan, pada tahun 2024 program penerima bantuan PKH mencapai 3.385 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan bantuan BPNT sebanyak 6.338 KPM dan PBI APBN pada tahun 2024 sebanyak 42.014 jiwa.
“Total anggaran bantuan program BPNT dari tahun 2021 hingga 2024 mencapai Rp64.101.600.000 sedangkan anggaran bantuan PKH mencapai Rp34.275.146.168,” terangnya.
Sementara, untuk sumber dana APBD Kabupaten Bangka Tengah pihaknya memiliki program perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosialm
“Program perlindungan dan jaminan sosial ini berupa bantuan beras sejahtera daerah (Rastrada) yang merupakan bantuan beras per bulan dan diberikan kepada 1500 KPM di Bangka Tengah dan merupakan beras premium yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Tengah,” ujarnya.
Ia mengatakan, bantuan ini sejak tahun 2021 hingga 2024 diberikan kepada 1500 KPM, namun anggarannya berbeda tiap tahun dan ada kenaikan.
“Pada tahun 2021 kita anggarkan Rp1.695.000.000, tahun 2022 sebesar Rp2.070.000.000, tahun 2023 Rp2.310.000.000 dan 2024 dianggarkan Rp2.322.000.000,” ujar Padlillah.
Kemudian, untuk program pemberdayaan sosial merupakan program kegiatan dengan pemberian bentuk sebuah usaha yang dinamakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada keluarga Miskin (rentan), disabilitas dan Karang Taruna di Desa/Kelurahan, sehingga mereka bisa menjadi mandiri dan berkontribusi dalam upaya kegiatan kesejahteraan sosial.
“Tahun 2021 diberikan kepada 10 keluarga dengan anggaran Rp100.000.000, tahun 2022 kepada 17 keluarga dengan anggaran Rp170.000.000, tahun 2023 kepada 20 keluarga dengan anggaran Rp200.000.000 dan 2024 kepada 15 keluarga dengan anggaran Rp150.000.000,” terangnya.
Selain itu, ada program rehabilitasi sosial dan penanganan bencana mencakup anak, lansia, disabilitas dan gelandangan pengemis yang terlantar) serta bencana.
“Rehabilitasi sosial merupakan program khusus penanganan orang terlantar, seperti lansia, anak, disabilitas dan gelandangan pengemis di luar panti berupa pemberian makanan, sandang dan alat bantu, serta bantuan kepada korban bencana alam/sosial,” ujarnya.
Dikatakan Padlillah, untuk tahun 2024 kategori bantuan permakaman diberikan kepada 60 orang dengan anggaran Rp28.833.107.
“Bantuan sandang kepada 10 orang senilai Rp7.721.500, alat bantu kepada 34 orang senilai Rp35.547.580 dan bantuan bencana kepada 17 orang Rp6.300.000,” ujarnya.
Kemudian, ada juga program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang pada tahun 2021 diberikan kepada 4.694 KPM senilai Rp16.755.300, tahun 2022 kepada 5.318 KPM senilai Rp19.152.900.000.
“Kemudian tahun 2023 kepada 2.921 KPM senilai Rp10.515.600.000 dan 2024 kepada 2.901 KPM senilai Rp10.433.600.000,” ujarnya.
“Semoga dengan upaya bantuan sosial ini, masyarakat terbantu, mengurangi beban pengeluaran di Rumah Tangga, sehingga uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya,” imbuhnya.
